Network
Namun, keadaan berubah secara tak terduga ketika para ahli bahasa memperdebatkan apakah bahasa Indonesia harus tunduk pada apa yang dianggap banyak orang sebagai masalah politik.
Pemerintah China juga terlihat ikut campur dalam perdebatan.
Baca Juga: Cirebon Pernah Penuh Sesak oleh 200.000 Pelayat saat Pemakaman Majoor Tan Tjin Kie
Yos Wibisono, sejarawan bahasa dan mantan jurnalis Radio Nederland mengungkapkan, Kedutaan Besar China di Jakarta mencoba menekan pemerintah dan media.
Kedutaan Besar China meminta untuk tidak menggunakan istilah 'China' di depan umum.
Media kita, kecuali Tempo—yang sampai sekarang masih menggunakan 'Cina' atau 'China'—akhirnya menuruti permintaan tersebut,” kata Yos Wibisono.
Baca Juga: Saat Telanjang, Cewek Ini Tidak Membutuhkan Baju, Cukup Menutup Tubuh dengan Rambut Panjangnya
Dilansir dari scmp.com, Minggu 28 Februari 2021, Tan Qingsheng, seorang pejabat senior di Kemenlu Tiongkok, pernah berkata: “Kata 'China' membangkitkan kenangan buruk bagi orang-orang Tionghoa.
Selama kependudukan Jepang di China, mereka menggunakan kata itu untuk menghina kami [referensi ke istilah Jepang kuno 'Shina', yang sekarang dipandang sebagai hinaan].”
Kelompok perwakilan seperti Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) telah lama mengkampanyekan penggunaan “Tiongkok” dan “Tionghoa” yang diturunkan dari bahasa Hokkien.
