Network
ZONA PRIANGAN - Percepatan penanganan stunting diperlukan dukungan dari kebijakan daerah dan kooordinasi lintas sektor.
Seperti terlihat dari keberhasilan kerjasama lintas sektoral yang dilakukan Kabupaten Malang, dimana mereka bisa menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,9 persen pada Februari 2021.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebelumnya prevalensi stunting Kota Malang adalah 31,74 persen, dan 25,56% pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019.
Baca Juga: Tandai Satu Tahun Perkumpulan Bumi Alumni, Komunitas Ini Lakukan Ekspor Produk UMKM ke Korea Selatan
Dimana intervensi penanganan stunting di Kabupaten Malang dilakukan dengan menerapkan sistem rujukan berjenjang yang melibatkan kerjasama antar fasilitas kesehatan.
Untuk penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari Posyandu, Puskesmas hingga Rumah Sakit. Hal ini agar sedini mungkin dapat dilakukan 'screening' dan tatalaksana yang tepat pada anak dengan kondisi yang menjurus ke stunting, yaitu 'faltering growth', gizi kurang dan buruk, pelatihan kapasitas tenaga kesehatan, akses terhadap pangan olahan, edukasi dan sanitasi.
Lewat sistem rujukan berjenjang tersebut, diharapkan secara teknis dapat memperbaiki sistem layanan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: WeTV Dorong Sineas Indonesia Hasilkan Konten Lokal untuk Berkiprah di Ajang Internasional
Terbukti, di Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang berhasil menaikkan berat badan 7 dari 8 anak yang beresiko stunting. Hal ini didukung dengan kerjasama lintas sektoral antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang dan Dinas Kesehatan setempat.
