ZONA PRIANGAN - Dituduh melanggar kebijakan dua anak, sepasang suami-istri (pasutri) di Kabupaten Anyue, Provinsi Sichuan, China dikenai hukuman denda sebesar 718.080 yuan atau sekitar Rp1,5 miliar.
Hukuman denda tersebut dikenakan setelah mereka memiliki anak ketujuh yang dianggap melanggar aturan setempat.
Apa mau dikata, pasangan tersebut kesulitan membayar denda karena tergolong miskin.
Baca Juga: Turunkan Berat Badan Tingkatkan Metabolisme dengan 6 Bahan Makanan Ini
Untuk menghidupi keluarga hanya tergantung dari sang suami bermarga Liu, demikian yang diberitakan media lokal.
Seperti telah ditulis di beritadiy.com dengan judul: Waduh, Pasutri Ini Didenda Rp 1,5 Miliar karena Miliki 7 Anak! Kenapa?
Liu memohon kepada pihak berwajib agar pembayaran denda tersebut bisa dilakukan dengan cara mengangsur, namun tetap saja tidak mampu.
Pasutri tersebut tinggal di daerah yang dikenal penduduknya memiliki anak lebih dari satu.
Baca Juga: 3 Cara Daftar untuk Dapat Stimulus Token Listrik Gratis Tahun 2021
Mereka memiliki anak pertama berjenis kelamin perempuan pada 1990. Lalu dalam sepuluh tahun berikutnya anaknya bertambah enam dan yang terakhir berjenis kelamin laki-laki lahir pada 2009.
Pihak berwajib lalu melakukan penyelidikan pada 2018 atas dugaan persalinan ilegal dan memutuskan pembebasan biaya jaminan sosial pada pasutri itu.
Otoritas kesehatan setempat lalu mengajukan permohonan ke pengadilan agar membatalkan putusan denda karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini.
Baca Juga: Sebuah Perahu Terbalik di Waduk Cirata Purwakarta, Tim Rescue SAR Bandung Turun Lakukan Pencarian
Ketika kebijakan dua anak tidak mampu mendongkrak angka kelahiran di negara berpenduduk terbanyak di dunia yang dalam beberapa tahun terakhir ekonominya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat tersebut.
Oleh sebab itu, warganet di China juga menilai hukuman denda terhadap pasutri tersebut keterlaluan dan bertentangan dengan perubahan struktur kependudukan di China.
Justru warganet menyarankan agar pasutri tersebut mendapatkan penghargaan bukan hukuman, karena angka kelahiran baru di China menurun dalam beberapa dasawarsa.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Temukan Seluruh Penumpang Perahu Terbalik di Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta
Kongres Rakyat China (NPC) sebagai lembaga legislatif telah mengajukan usulan pencabutan kebijakan keluarga berencana.
Salah satunya diusulkan oleh Huang Xihua, anggota NPC dari Provinsi Guangdong karena melihat banyak daerah di China yang melonggarkan kebijakan tersebut.*** (Resti Fitriyani/beritadiy.com)