Network
ZONA PRIANGAN - Wilayah Kashmir kembali bergejolak. Situasi itu dipicu setelah aliansi partai politik regional Kashmir memenangkan pemilihan lokal.
Pemerintah pusat India tampaknya belum bisa menerima kenyaatan yang terjadi di wilayah mayoritas Muslim itu.
Dampaknya puluhan pemimpin politik dan aktivis Kashmir ditahan untuk mencegah kerusuhan.
Baca Juga: Turki Tak Lupakan Pembunuhan 10 Aktivis oleh Pasukan Komando, Erdogan Tetap Gencar Kritik Israel
New Delhi kemudian menindak oposisi dan mengumpulkan ratusan orang untuk mencegah protes dan kekerasan.
Pemilihan Dewan Distrik, yang berakhir awal pekan ini, adalah latihan pertama sejak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi tahun lalu mencabut status khusus wilayah Kashmir.
Di antara aktivis yang ditahan, ada anggota kelompok terlarang Jamat-e-Islami.
Baca Juga: Erdogan Kecam 4 Negara Muslim Jalin Hubungan dengan Israel, Indonesia Target Berikutnya
Pejabt senior polisi memastikan, mereka yang ditahan termasuk para pemimpin separatis.
Seperti diketahui, wilayah Kashmir bagai bara dalam sekam. Sekali tertiup angin pasti muncul percikan api.
Sengketa di Kashmir pun memunculkan peperangan antara India dan Pakistan. Sudah tiga kali India dan Pakistan bertikai dengan senjata.
Baca Juga: Kalahkan Amerika Serikat, Kini Cina Jadi Negara Terkuat di Dunia
Juru bicara Konferensi Nasional, partai regional dan anggota kunci aliansi, Imran Nabi Dar memprotes atas penahanan aktivis.
Dikutip dari Reuters, Imran menegaskan, penahanan aktivis tersebut merusak keputusan rakyat.
"Kemenangan aliansi itu menunjukkan bahwa warga Kashmir belum menerima keputusan Modi untuk mengakhiri status khusus Kashmir," kata Omar Abdullah, mantan menteri utama dan kepala Konferensi Nasional.
Baca Juga: Hubungan Cina dan Australia Memanas, Beijing Peringatkan Negeri Kanguru Tidak Kirim Mata-mata
Setelah dibebaskan dari penahanan, Abdullah dan Mehbooba Mufti, ketua Partai Demokrat Rakyat Jammu dan Kashmir, membentuk aliansi.
Pembentukan aliansi pada bulan Oktober tersebut untuk mengupayakan pemulihan otonomi Kashmir secara damai.***
