ZONA PRIANGAN - Menanggapi dugaan kebocoran informasi mengenai putusan terkait sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) yang belum dibacakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelidiki kasus tersebut.
Menurut Mahfud, putusan MK yang belum dibacakan masih merupakan rahasia negara, dan pembocoran informasi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pembocoran rahasia negara.
Melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Mahfud mengungkapkan bahwa putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.
Baca Juga: Para Purnawirawan Siap Menjaga Netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2024
Ia juga menganggap informasi yang diperoleh dari Denny Indrayana sebagai preseden buruk dan meminta polisi untuk menyelidiki sumber informasi tersebut.
Mahfud menyatakan bahwa sebagai mantan Ketua MK, ia sendiri tidak berani bertanya kepada MK mengenai putusan yang belum dibacakan. Ia mendesak MK untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut.
Sebelumnya, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengklaim telah mendapatkan informasi mengenai putusan MK terkait sistem pemilihan legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Dalam cuitannya, Denny juga menyebutkan bahwa sumber informasinya bukanlah hakim konstitusi.
Baca Juga: Prio Budi Santoso: Ada 4 partai Politik yang Mengajak Bergabung untuk Pemilu 2024
Sementara itu, MK telah menerima permohonan uji materi terkait sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.
Fraksi-fraksi partai politik di DPR RI juga memiliki pendapat yang beragam terkait sistem pemilihan tersebut, di mana delapan dari sembilan fraksi menolak sistem proporsional tertutup, sementara satu fraksi mendukung sistem tersebut.
Dalam konteks ini, Mahfud MD meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan kebocoran informasi tersebut dan menjaga kerahasiaan putusan MK sebelum dibacakan secara resmi.
Ia berharap agar putusan MK dapat terbuka setelah diputuskan secara resmi dalam sidang terbuka.***