Network
ZONA PRIANGAN - Adanya program subsidi bantuan langsung tunai (BLT) upah yang digulirkan pemerintah, disambut para buruh yang menjadi korban PHK.
Seperti diketahui akibat pandemi Covid-19, banyak buruh yang akhirnya menganggur, termasuk di Jawa Barat yang jumlahnya cukup banyak.
Untuk itu, para buruh berharap pemberian BLT dari pemerintah jangan pilih kasih, artinhya semua korban PHK bisa mendapat bantuan tersebut.
Baca Juga: Mercedes-Benz X-Class Didesain untuk Penggemar Bersepeda
Di sisi lain, rencana pemberian BLT itu hanya menyasar kepada para buruh korban PHK yang statusnya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Soal BLT untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Buruh: yang Tidak Terdaftar BPJS pun Harus Dapat".
Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Roy Jinto Ferianto, berharap pemerintah bisa bersikap adil.
Baca Juga: Ikke Nurjanah Kampanyekan Gizi Seimbang
Dia meminta agar jangan ada diskriminasi dalam penyaluran program BLT bagi buruh dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan.
Semua buruh harus tersentuh bantuan tersebut tanpa terkecuali.
Roy Jinto mengatakan, buruh yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pun harus mendapatkan bantuan serupa.
Baca Juga: Legenda Rakyat, Air Terjun Mursala Berasal dari Tangisan Seorang Putri
Pasalnya, menurut dia, hingga saat ini masih banyak buruh dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan yang tidak didaftarkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan, yang dikenal dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK).
Dengan demikian, menurut dia, program tersebut akan tepat sasaran. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 sejatinya menimpa hampir semua level buruh di berbagai sektor.
"Kami juga meminta kepada seluruh perusahaan untuk melaporkan data upah buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan secara benar, real, apa adanya. Jangan ada Perusahaan Daftar Sebagian Upah atau PDS Upah," tutur Roy.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Korban Tenggelam di Kali Muara Ciasem Kabupaten Subang
Pada kesempatan tersebut Roy mengaku menyambut baik kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan upah langsung kepada buruh sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Seperti diketahui, bantuan akan diberikan selama empat bulan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli buruh.
Baca Juga: Update Harga Emas Senin 10 Agustus 2020
"Faktanya pandemi Covid-19 memang sangat berdampak terhadap penghasilan buruh," katanya.
Ia bahkan mengaku berharap, program tersebut bisa terus digulirkan selama pandemi. Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa terdongkrak dan pada gilirannya akan mengungkit sektor perekonomian.
"Kalau tidak salah program subsidi BLT upah ini juga sudah dilaksanakan dibeberapa negara lain, seperti Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan Australia," tutur Roy.
Baca Juga: Untuk Sementara, Persib Tertinggal oleh Persija, Mana Dukungan Bobotoh?
Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan melakukan efisiensi. Bukan hanya merumahkan tenaga kerja dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak di antara mereka yang mengurangi jam kerja karyawannya.
Dampaknya, banyak tenaga kerja yang upahnya tidak dibayar penuh karena beban kerjanya juga berkurang. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang mencicil hak-hak karyawan bahkan menangguhkan pembayarannya.
Kondisi ini tentu berdampak terhadap kondisi keuangan buruh. Di tengah impitan kebutuhan hidup, banyak diantara mereka yang mengalami penurunan pendapatan.***(Ai Rika Rachmawati/Pikiran-Rakyat.com)
