Network
ZONA PRIANGAN - Praktisi Pendidikan, Akhmad Supriyatana meminta kepada pemerintah daerah untuk memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang mendirikan sekolah swasta.
Hal itu terkait dengan keberadaan sekolah swasta yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan layanan pendidikan yang berbeda dengan sekolah pemerintah.
“Pemerintah daerah harus memiliki keberpihakan, tidak membeda-bedakan sekolah swasta dan sekolah negeri,” kata Supriyatna yang juga mendirikan Kampung Belajar di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.
Baca Juga: Sempat Jadi Anak Hilang, Erik Setiawan Kembali ke Persib dan Pernah Berkostum Persija
Menurut Supriatna, estinya pemerintah memberikan dukungan kepada inisiatif masyarakat dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung.
Ia mengatakan, selama ini kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri berdampak negatif pada sekolah swasta.
"Sementara di sisi lain sekolah swasta kurang memiliki daya dukung yang kuat untuk menyaingi sekolah negeri, akhirnya banyak sekolah masyarakat yang terdampak," ucap Supriatna, Minggu 26 Juli 2020.
Baca Juga: Cirebon Pernah Penuh Sesak oleh 200.000 Pelayat saat Pemakaman Majoor Tan Tjin Kie
“Di sinilah perlunya pemerintah daerah memiliki keberpihakan pada keberlangsungan sekolah masyarakat," ujar Supriatna kepada wartawan Kabar Banten, Denis Asria.
Bentuk keberpihakan tersebut dengan dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang saling mendukung. Agar sekolah tetap bertahan karena sekolah swasta juga memberikan kontribusi untuk pendidikan di Banten.
Ia menuturkan, seperti pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) pemerintah tidak menjelaskan berapa kuota penerimaan di sekolah negeri.
Baca Juga: Legenda Batu Ampar dan Balai Kambang Condet yang Dibangun Cuma Semalam
Karena tidak ada kejelasan pada kuota sehingga sekolah swasta pun tidak bisa mendapatkan peserta didik yang sesuai.
Pemerintah harusnya mempunyai target kualitas layanan dengan menyesuaikan jumlah siswa dengan daya tampung guru dan fasilitas pendidikan.
“Saya berharap pemerintah mendengar dan memperhatikan sekolah swasta, agar sekolah swasta pun bisa tetap bertahan. Jangan asal mengejar jumlah, tapi kualitas layanan juga harus diperhatikan,” tuturnya.***
