ZONA PRIANGAN – Jabar Juara Lahir Batin hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju, seperti diingatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.
Menurut Setiawan, salah satu indikatornya adalah infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi yaitu jalan.
Seperti diketahui, Pemda Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Indikator kedua adalah kita harus punya akses keterhubungan antardesa," katanya usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Intercontinental Hotel Resort, Kabupaten Bandung, Selasa 6 April 2021.
Baca Juga: 40 Wanita Telanjang di Atas Balkon Gedung Pencakar Langit Ternyata Berasal dari Ukraina
Setiawan melanjutkan, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia.
“Kita ada namanya program Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa)," ucapnya.
Sementara, ungkap Setiawan, untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan.
"Karena kalau kita cuman hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah," katanya.
Menurut Setiawan, dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai.
Baca Juga: Bunuh Diri Massal Sekeluarga, Salah Satu Pelaku Merasa Kesal Atas Sinetron di Televisi
Baca Juga: China Miliki Pasukan Robot Anjing yang Mampu Melakukan Berbagai Aksi
Baca Juga: Google Maps Tangkap Gambar Mengerikan, Dua Sosok Pria dalam Kuburan yang Bergandengan Tangan
"Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung dipertemukan dengan para pembeli," ungkapnya.
Selain itu, kata Setiawan, pentingnya pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik. Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi.
Sementara di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan.
“Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya.
Bedi mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan.
"Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," pungkasnya.***