ZONA PRIANGAN - Untuk membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Satpol PP Jabar menginisiasi rapat koordinasi lintas provinsi.
Kegiatan rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Sekda Jawa Timur, Sekda DI Yogyakarta, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Tengah, Sekda Banten, dan perangkat daerah yang terlibat.
Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draft kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas saat mudik Idulfitri.
Baca Juga: Nissa Positif Hamil 4 Bulan, Berikan Suport Kepada Sabyan Gambus untuk Tidak Bubar
“Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draft kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi masa saat mudik, serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antarprovinsi,” kata Setiawan.
Kepala Satpol PP Jabar Ade Afriandi menjelaskan, komitmen dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi.
“Dua agenda yang dibahas yaitu menindaklanjuti perbincangan antara Sekda dan menyikapi kebijakan mengenai pelarangan mudik,” paparnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: PAN Simbolnya Matahari Terbit, Ngapain Mau Masuk ke Wilayah Matahari Tenggelam?
Baca Juga: Peringatan bagi Pengguna Narkoba, Dampaknya Alat Kelamin Bisa Membusuk
“Ada easy equal yang harus kita tindak lanjuti di lapangan di lintas provinsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Hery Antasari memaparkan teknis dan koordinasi di lapangan.
"Koordinasi dan kolaborasi semua pihak diperlukan supaya proses penyekatan di beberapa titik berjalan optimal," ujarnya.
Selain itu Setiawan menambahkan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memunculkan kesepahaman antardaerah untuk menindaklanjuti peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat.
"Tujuannya agar bisa bersinergi dan memberikan kesepahaman dalam pelaksanaannya," pungkasnya.***