ZONA PRIANGAN – Pelaksana tugas Bupati Indramayu, Taufik Hidayat M.Si., meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan bantuan sarana prasarana.
Bantuan itu untuk perluasan pelabuhan serta penunjang lainnya agar pelabuhan Karangsong lebih maju dan berkembang.
Permintaan ini disampaikan Taufik Hidayat ketika ada kunjungan kerja Menteri kelautan dan perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa barat di pelabuhan perikanan Karangsong Indramayu.
Baca Juga: Telolet, Telolet, Telolet, Konvoi Bus Menandai New Normal
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah Kepala SKPD, Kepala Kejaksaan negeri Indramayu, ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim 0616 serta staff ahli kementerian kelautan dan perikanan termasuk hadir pula Profesor Ali Mochtar Ngabalin.
Menurut Taufik, Pelabuhan Karangsong butuh alat berat untuk memperlebar pelabuhan.
"Selama ini kapal-kapal besar belum bisa masuk dikarenakan ada keterbatasan area bersandar, jika nanti ada bantuan alat berat untuk memperlebar pelabuhan maka kapal-kapal besar akan melakukan pelelangan ikan hasil tangkapannya di Karangsong," kata Taufik.
Baca Juga: Jelang Pulang Kampung Halaman, TKI Eti Minta Dikirim Pakaian dan Sandal
Sementara itu dalam kunjungan kerja Menteri Edhy Prabowo ke Pelabuhan Karangsong menyatakan sangat mendukung nelayan untuk mengembangkan upaya tangkapan ikan.
Edhy juga mendengarkan aspirasi nelayan Karangsong terkait mempermudah perizinan kapal dan permodalannya.
"Mengenai perizinan kapal sudah kami permudah, dari yang semula memakan waktu empat belas hari pengurusan, kini hanya butuh waktu satu jam perizinan kapal kelar," jelas Edhy Prabowo.
Baca Juga: Penyelenggara Pilkada Bandung Bakal Melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test Covid-19
Sedangkan urusan permodalan ada KUR yang bunganya 6% serta dana dari modal kelautan yang bunganya cuma 3%”.
Selain itu nelayan diminta segera melaporkan berbagai macam kendala ketika hendak melaut kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kendala itu akan langsung ditangani oleh tim Kementerian serta akan dijadikan laporan untuk persiden Jokowi.***