Network
ZONA PRIANGAN - Kisruh Demokrat kubu Moeldoko dan Demokrat kubu AHY, kian mengundang perhatian masyarakat.
Sengketa Partai Demokrat sehingga terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) yang melibatkan pemerintah yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menimbulkan berbagai spekulasi.
Banyak yang mengatakan bahwa KLB yang dilakukan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu dengan mendaulat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, disebut ada campur tangan pemerintah pusat.
Baca Juga: Dapat Ikan Marlin, Nelayan Pangandaran Kaya Mendadak, Nelayan Nigeria Menyesal Karena Cuma Dimasak
Baca Juga: Prof Salim Said: KLB Demokrat Permainannya SBY, Seluruh Rakyat Telah Tertipu
Dalam acara yang dipandu Najwa Shihab, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan soal reaksi Presiden Joko Widodo terkait kudeta Partai Demokrat.
Mahfud MD menegaskan bahwa Jokowi secara pribadi tidak merasa terganggu dengan kisruh yang terjadi sehingga membuatnya tetap diam.
"Tetapi kalau saya melihat kesan presiden, ya happy-happy saja tuh. Artinya dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Moeldoko ikut. Tetapi beliau tidak merasa bahwa 'ini merusak anu dan bla bla', (presiden) diam saja tuh," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Ini Alasan KLB Kubu Moeldoko Sulit Untuk Disahkan Oleh Menkumham
Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel Jokowi Belum Tanggapi Masalah Demokrat, Rocky Gerung: Presiden Buta Huruf Soal Demokrasi
Dalam kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung menanggapi, peristiwa politik kudeta Demokrat yang tidak demokratis dianggap happy-happy oleh Presiden Jokowi, dan menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) buta huruf soal demokrasi.
“Peristiwa (kudeta Partai Demokrat) yang sangat tidak demokratis dianggap sebagai happy-happy,” sambungnya.
Baca Juga: Setelah Kudeta, Kini KLB Demokrat Moeldoko akan Rebut Kantor DPP Demokrat AHY
Sehingga, Rocky Gerung menilai bahwa itu merupakan sejarah Indonesia mempunyai Presiden yang tidak sensitif terhadap keadaan yang membahayakan demokrasi.
“Jadi ya sudah itu bagian dari biografi politik kita bahwa kita pernah punya Presiden yang menghadapi keadaan yang membahayakan demokrasi, tapi dia cuman happy-happy,” kata Rocky Gerung.
Diketahui, hingga saat ini, Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, belum memberi tanggapan terkait kudeta yang melibatkan KSP Moeldoko.
Baca Juga: 7 Kebiasaan yang Bisa Membuat Rezeki Semakin Sulit dan Seret
Desakan agar Presiden Jokowi menanggapi kudeta tersebut terus disampaikan oleh Partai Demokrat sendiri.
Salah satunya pada awal isu kudeta tersebut dibuka ke publik, Partai Demokrat berkirim surat kepada Presiden Jokowi.
Namun, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menolak untuk membalas surat tersebut dengan alasan bahwa kudeta Partai Demokrat urusan internal partai.***(Yuda Fauzan/PikiranRakyat-Tasikmalaya.com)
