Network
ZONA PRIANGAN - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi atas tingginya harga minyak goreng (BLT Minyak Goreng) mendapatkan kritikan dari pengamat politik Refly Harun.
Presiden Joko Widodo Jokowi secara resmi telah mengumpulkan pemberian bantuan langsung tunai BLT kurang masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran adalah senilai Rp300 ribu kepada setiap Penerima untuk tiga bulan.
Refly menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tak bisa memberantas dan kalah dari para mafia yang mengendalikan harga.
Baca Juga: Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Tradisional Masih Tinggi
"Lucunya lagi BLT dulu adalah program SBY yang dimaki-maki dianggap merendahkan rakyat. tapi rupanya sekarang praktiknya dilakukan Presiden Jokowi,"ujarnya.
Dalam channel youtubenya yang dikutip Zonapriangan.com Selasa 5 April 2022, Pakar Hukum dan ahli Tata Negara Refly Harun membeberkan kelemahan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Refly, kelemahan subsidi selalu terkait apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak.
Baca Juga: Pelaku Begal Pantat di Majalengka Dibekuk Polisi setelah Viral di Media Sosial
“Apakah kita juga telah memiliki bank data yang baik atau tidak?,” ujarnya.
Refly menmabahkan jika BLT digunakan sebagai kompensasi, dapat atau tidaknya masyarakat juga bisa tergantung nasib.
“Jadi, yang lebih jelasnya itu seharusnya harga di pasarannya itu terjangkau dan stoknya tersedia,” katanya.***
