"Tapi tak urung masinton mengkritik keras. Kalau seorang kader partai berani mengkritik dan keras dan kita tahu kader inner circle tidak yang mbalelo malelo begitu maka bisa dijadikan bisa dipastikan ini tentu seizin dalam tanda kutip sang ketua umum dan kita tahu ya bahwa memang tidak kompak antara Megawati dan Luhut binsar Panjaitan, personal relationshipnya sepertinya tidak mulus. Mereka hanya bisa ditemukan oleh Presiden Jokowi Tapi tentu perahu Presiden Jokowi barangkali sekarang jauh lebih merapat ke Luhut ketimbang ke perahu PDIP,"ujarnya.
Menurut Refly, mungkin dirasakan kritik terhadap Presiden Jokowi mulai dibiarkan oleh PDIP, terbukti Cak Nun diundang mengkritik Presiden Jokowi dan yang kedua kader-kader PDIP sendiri dibiarkan juga untuk mengkritik Luhut Binsar Panjaitan secara langsung, padahal dia adalah orang pemerintahan presiden Jokowi.
Masinton Pasaribu pun menyarankan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebarkan persoalan big-data untuk undur atau mundur dari jabatannya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Feb 2024. Jokowi mengatakan penegasan soal jadwal penyelenggaraan pemilu 2024.
"kita tidak tahu apakah sudah jelas betul ya Apakah sebenarnya Presiden Jokowi sedang menghindari desakan ataukah sebenarnya Ada cara lain atau jalan memutar yang barangkali ingin diupayakan.
Baca Juga: Refly Harun: Masa Jabatan Anies Baswedan di DKI Jakarta Tidak Boleh Diperpanjang
Jadi sebenarnya Presiden Jokowi masih menyisahkan ruang ketika ngomong tentang penundaan Pemilu tidak jadi dan lain sebagainya karena dia tidak tegas secara subjektif dan mengatakan jangan khawatir dengan saya misalnya, saya tidak akan ikut dalam pencalonan lagi kalaupun dibuka peluang untuk itu tapi saya dengan dengan effortnya akan tetap mempertahankan konstitusi hari ini tentang pembatasan masa jabatan mungkin begitu ya tapi kita tidak tahu literasi Presiden Jokowi karena tidak sampai ke sana,"ujar Refly Harun.***