Network
ZONA PRIANGAN - Ombudsman Jawa Barat melakukan dua agenda kerjanya di Kabupaten Pangandaran.
Dari dua agenda tersebut, yakni untuk mensosialisasikan terkait tata cara pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di Ombudsman.
Menurut Kepala Keasistenan Bidang Riksa Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Noer Adhe, terkadang dari pelaporan pemeriksaan pengaduan tersebut, instansi-intansi belum tahu proses pemeriksaaN pengaduan di Ombudsman itu seperti apa.
"Misalnya mereka (intansi) baru dapat surat dari kita saja seperti mendapat surat dari kepolisian dan lain-lain," ungkap Noer Adhe, Jumat, 3 Juli 2020.
Menurut Noer Adhe, tahun ini Ombudsman konsentrasi untuk mensosialisasikan terkait tata cara pemeriksaan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat di Ombudsman. Terkadang, pihaknya terhambat oleh intansi yang belum mengerti dengan Ombudsman.
"Misalnya saat diminta untuk tindak lanjut kadang kita dicuekin, atau surat dari kita tidak dijawab. Tapi kalau mereka paham kita tugas dan kewenangannya apa pasti mereka kooperatif," ujar Noer Adhe.
Sementara untuk pengaduan masyarakat di Pangandaran ke Ombudsman sampai saat ini, kata Noer Adhe, masih zero (nol).
Justru dirinya mengaku prihatin karena kantor-kantor dinas di Pemerintah Kab. Pangandaran masih mengontrak.
"Tapi kami sudah melakukan survai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik khususnya di zona kuning Covid-19, pelayanan publiknya tidak terlalu jelek, bahkan mereka sudah membuat kanal-kanal pengaduan di tiap SKPD, sehingga permasalahan bisa diselesaikan di daerah," ungkap Noer Adhe.
