Network
Dalam perjalanannya selama 2014-2017, itu masing-masing tahun dianggarkan dari UrDEs (Urunan Desa).
Namun, permasalah lahan muncul pada masa jabatan 2019, dimana di cek langsung ke lapangan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam LPJ dan data Aset Desa yang dikeluarkan pada akhir tahun 2019.
Baca Juga: Kodim 0602 Buka Kembali Jalur Penghubung Dua Kelurahan
"Banyak pelanggaran administratif, atau dugaan tindak pidana penyelewengan anggaran. Kalau terkait pengembangan jalan di Desa Baregbeg, mulai dari split, kualitas rabat beton tidak sesuai spesifikasi, seperti sesuai kesepakatan 1,75 tetapi fakta dilapangan berbeda, dimana perjalanan tiga (3) bulan sudah rusak lagi, dari segi volume juga tidak tepat," terangnya.
Dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut, ia ingin menjadi sebuah pelajaran buat masyarakat Desa Baregbeg agar lebih transparan dan terbuka.
"Saya tidak mempunyai motif apapun, motif saya hanya penegakan hukum, kedepannya sebagai pembelajaran bagi Desa Baregbeg. Intinya tegakan hukum sesuai hukum yang berlaku, dan saya ikuti aturan. Kita ikuti proses hukum yang berlaku, kita tidak akan main hakim sendiri, karena prinsip saya ingin menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru," katanya kepada wartawan Kabar Priangan, Agus Berrie.***
