Network
Dulu pengembang menjanjikan PSU-nya siap diserahkan ke Pemda nyatanya nihil. Begitu pula sejumlah sarana yang dulu dijanjikan nyatanya sebagian nol.
Belum lagi pascapembangunan perumahan, ada pengembang yang lepas tangan, termasuk ada pengembang yang kini sudah kolaps. Ini harus jadi PR dan didorong oleh anggota dewan serta dinas terkait untuk segera difasilitasi.
Baca Juga: Maggot Dapat Mengurai Sampah Organik
Sementara itu, Deni Hamdani, Kasi PSU Diperkimtan Pemkab Bandung mengatakan, wajar dan hak warga penghuni komplek bertanya seperti itu maklum sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal, status PSU-nya masih menggantung alias masih belum diserahkan ke Pemkab Bandung.
Ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Cileunyi. Masih banyak komplek perumahan di Kabupaten Bandung PSU belum diserahkan ke Pemkab Bandung.
"Di Kabupaten Bandung dari seabreg komplek perumahan dan pengembang baru sekitar 10 persen komplek perumahan menyerahkan PSU-nya ke Pemkab Bandung," terang Dani.
Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Tolak Pengembangan Pembangunan di Lahan Konservasi Pagerwangi
Menurut Dani, untuk proses permohonan penyerahan PSU dari komplek perumahan ke Pemkab Bandung pertama harus disiapkan, izin perumahan pemanfaatan tanah, izin lingkungan, site plan, sertifikat HGB asli, dan surat pelepadasan hak sesuai dengan Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
"Ini jelas harus koordinasi antara pengurus komplek dan pengembang. Jika lengkap dan telah diusulkan, Pemda segera rapat pembahasan dan peninjauan lapangan. Itulah prosesnya, insya Allah kita fasilitasi," katanya.
Sementara itu Riki Ganesa mengapresiasi usulan dan keluhan sejumlah tokoh masyarakat di Cileunyi terutama penghuni komplek terkait status PSU yang belasan hingga puluhan tahun "menggantung".
