Network
ZONA PRIANGAN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumedang, Didi Suhrowardi, S.Ag, mendorong jajaran eksekutif dan legislatif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, supaya secepatnya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren (Ponpes).
Dengan harapan, Raperda tentang Ponpes tersebut nantinya dapat segera disahkan menjadi Perda, dan dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Pernyataan tersebut diungkapkan Didi Suhrowardi, saat menyampaikan orasi politik di hadapan para pimpinan Partai Politik dan Bupati Sumedang, pada acara refleksi puncak Harlah DPC PKB Sumedang ke-22, di Aula PCNU Kabupaten Sumedang, Minggu 26 Juli 2020 malam.
Baca Juga: SDN Bhayangkari Lakukan Program Kunjungan agar Murid Kenal Gurunya
Menurut Didi, seperti diketahui bersama Undang-undang Pesantren ini telah disahkan oleh DPR RI, dan sebagai tindaklanjutnya pemerintah daerah juga tentu harus mengatur regulasinya dalam Perda.
"Dalam refleksi Harlah PKB yang ke-22 ini, kami ingin mendorong pemerintah daerah supaya segera membahas dan mengesahkan Raperda tentang Ponpes. Saya harap regulasi mengenai Ponpes ini dapat dipercepat dan dipermudah pembahasanya," ujar Didi.
Selain membahas mengenai Raperda Ponpes, dalam orasinya Didi juga menyampaikan bahwa kegiatan refleksi harlah ini sengaja diselenggarakan dalam rangka menelusuri sejarah PKB Sumedang.
Baca Juga: Berperilaku Cabul, Kibol Dibekuk Polisi
Penelusuran sejarah ini, kata Didi, dipandang penting guna memperkuat lembaga partai agar bisa meningkatkan semangat juang para kader untuk membesarkan PKB.
