Network
ZONA PRIANGAN - Penolakan hasil rapat pembahasan badan anggaran (Banggar) terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun anggaran 2020 di Kab. Bandung, hingga Selasa 8 September 2020 masih menjadi topik yang hangat di antara anggota DPRD.
Seperti yang diungkapkan tiga anggota DPRD Kabupaten Bandung Acep Ana dan H. Uya Mulyana dari Fraksi PKB, dan Toni Permana dari Fraksi Partai Nasdem.
Menghangatnya pembahasan penolakan itu, setelah empat fraksi, yakni Fraksi PKB, Nasdem, Demokrat dan PKS menolak hasil rapat pembahasan Banggar terkait pembahasan KUPA PPAS tersebut di Gedung DPRD Kabupaten Bandung pada Senin 7 September 2020.
Baca Juga: Kawah Hujan Melancarkan Pernapasan, Bisakah Membunuh Virus Corona?
Dampak dari penolakan itu menyebabkan Penandatangan Nota Kesepakatan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung di DPRD Kabupaten Bandung tidak dapat dilaksanakan.
Sementara dua fraksi lainnya, yaitu PDI Perjuangan dan PAN bersikap abstain (tidak memberikan suara).
Sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra menyetujui hasil rapat pembahasan anggaran tersebut.
Baca Juga: Sudah Merasakan Goyangan hingga Menjerit-jerit, Kok Bayarnya Cuma Rp 2.000,00
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana menuturkan penolakan hasil rapat pembahasan anggaran Penandatangan Nota Kesepakatan KUPA PPAS tahun anggaran 2020 karena empat fraksi partai politik tersebut meminta agar pimpinan DPRD Kabupaten Bandung membahas ulang KUPA PPAS tersebut.
