Network
ZONA PRIANGAN - Ratusan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Pers Untuk Demokrasi (KPUD) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni, mengundurkan diri dari jabatannya. Senin 14 September 2020.
Ratusan wartawan yang berunjuk rasa juga meminta pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan yang melakukan tugas peliputan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Indramayu.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah itu pun merupakan buntut dari adanya pembatasan dan pengusiran wartawan ketika pekan lalu ada pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu.
Baca Juga: PSBB DKI Jakarta, Perkantoran Tidak Ditutup Cuma Ini yang Perlu Diperhatikan
“Kami menuntut Ketua KPU Kabupaten Indramayu saudara Ahmad Toni Fatoni segera mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar Iksan Mahfudz yang juga selaku koordinator lapangan aksi unjuk rasa Wartawan Indramayu.
Wartawan juga mendesak pihak KPU memanfaatan media centre KPU sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu menuntut transparansi penggunaan anggaran KPU.
Sementara itu aksi unjuk rasa Wartawan Koalisi Pers Untuk Demokrasi juga menyuguhkan teatrikal kesenian tradisional Indramayu yakni kuda lumping dan berokan.
Baca Juga: Ustaz Ujang Bustomi, Pendakwah Nyentrik yang Suka Menantang Dukun Santet
Kedua tampilan kesenian itu, menurut Iksan, sebagai simbol keserakahan dan kerakusan para komisioner dan kesekretariatan KPU selama ini.
“Simbol faktual KPU saat ini disimbolkan dengan kuda lumping dan berokan," kata Iksan.
Hal senada di katakan wartawan Hendra Sumiarsa. Ia ingin menyadarkan KPU bahwa sebagai penyelenggara harus transparan pada segala hal, termasuk transparansi penggunaan keuangan KPU.
Baca Juga: Ika Widianingsih, Mojang Jawa Barat 2004 Promosikan Angklung hingga Mendunia
"Anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah Indramayu ini bersumber dari uang rakyat, maka sudah sepantasnya laporan penggunaan anggaran dipublikasikan ke semua lapisan masyarakat," ujar Hendra.
Di sisi lain aksi unjuk rasa yang dikawal ketat ratusan aparat kepolisian itu dilanjutkan dengan audiensi perwakilan massa dengan komisioner KPU.
Dalam pertemuan, ketua KPU, Ahmad Toni Fatoni, menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan mundur dirinya sebagai ketua.
Baca Juga: Ini Keuntungan Punya Istri Empat, Bisa Makan Kurma Sepuasnya Gratis
Namun untuk akses peliputan dan media centre, dirinya berjanji akan mewujudkannya segera.
“Kalau tuntutan pengunduran diri saya, akan dikoordinasikan dengan KPU Pusat. Yang jelas, saya secara pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan di Indramayu,” ucap Toni.
Ratusan wartawan selanjutnya membubarkan diri usai Toni juga menyampaikan permintaan maaf.
Baca Juga: Selamat dari Penusukan, Ini Profil Syekh Ali Jaber Ulama Asal Madinah Berkewarganegaraan Indonesia
Dengan pengawalan ketat aparat, massa kemudian bergerak menuju Islamic Centre, titik kumpul awal.
“Tuntutan kami sederhana, namun salah satu pointnya tidak bisa dijawab hari ini oleh Ketua KPU. Selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum atas kasus pengusiran wartawan,” imbuh Iksan.***
