Network
Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budiono Subambang, berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.
"Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial," imbuhnya.
Baca Juga: Aa Gym: Sabar dan Shalat Adalah Jalan Pertolongan Allah, Menjauhkan Perilaku Putus Asa
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.
Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa, Paudah, menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak.
"Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya," tambahnya.
Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2022 Selama 10 Hari, Muhadjir Effendy: Tinggal Menunggu Terbitnya SKB 3 Menteri
Sementara Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain.
Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.
"Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk," ungkapnya.
