ZONA PRIANGAN - Ukraina dan Turki mencapai kesepakatan untuk pembuatan drone Bayraktar secara massal dan hal itu membuat Rusia khawatir.
Menteri Pertahanan Ukraina, Aleksey Reznikov mengungkapkan, ada rencana untuk menandatangani perjanjian kerangka kerja sama di bidang teknologi militer dengan Turki.
Salah satu pasal dalam kesepakatan itu adalah pembangunan pabrik drone Bayraktar di Ukraina.
Baca Juga: Sosok Alien Terekam Kamera Penjelajah NASA di Mars, Terbaring di Batu Sambil Lakukan Pengamatan
Perjanjian yang ditandatangani antara Ankara dan Kiev, akan segera membuat drone militer Turki diproduksi secara massal di Ukraina.
Langkah Ukraina dan Turki itu dikecam seorang politisi senior Rusia, Andrey Klimov, yang menjabat sebagai kepala komite Senat Rusia untuk perlindungan kedaulatan nasional.
Menurut Andrey Klimov, apa yang dilakukan Ukraina dengan memperbanyak senjata perang adalah provokasi dan menghasut.
Baca Juga: 16 Rudal Balistik dan Lima Drone Bunuh Diri Iran Hancurkan Instalasi Nuklir Dimona Israel
“Ankara memahami hal ini, tetapi tetap melakukannya, yang sangat disesalkan,” kata Andrey Klimov kepada RIA Novosti.
Klimov mengklaim ada risiko di tenggara Ukraina bahwa permusuhan dapat pecah secara spontan atau dengan keterlibatan provokator.
"Sayangnya, ada risiko bahwa 'elang' di Kiev dapat memberikan perintah untuk mengeksploitasi situasi ini," Klimov memperingatkan.
Klimov menyebut, pihak berwenang Turki berusaha mendapatkan keuntungan finansial dengan mempromosikan persenjataannya, tetapi juga berusaha untuk menjadi peserta dalam permainan besar ketegangan di Eropa Timur.
Dikutip rt.com, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji kesepakatan yang dicapai di Kiev dengan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan.
Zelensky mengatakan, kerja sama Ukraina Turki mencakup teknologi baru, pekerjaan baru, dan penguatan kemampuan pertahanan negara.
Ankara menikmati hubungan baik dengan Kiev dan Moskow. Namun, pemimpin Turki telah secara terbuka mengutuk reabsorpsi Rusia 2014 atas Krimea, mengklaimnya sebagai "aneksasi" wilayah tersebut.***