ZONA PRIANGAN - Wilayah pemberontak Ukraina timur yang didukung Rusia, Luhansk, mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya mungkin mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Sementara Kiev menyebut pemungutan suara semacam itu tidak akan memiliki dasar hukum dan memicu tanggapan internasional yang lebih kuat.
Tiga hari sebelum memerintahkan invasi 24 Februari ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin mengakui wilayah pemberontak Ukraina di Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka, meskipun seluruh dunia menganggap mereka bagian dari Ukraina.
Ukraina mengatakan sedang berjuang untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai perampasan tanah bergaya kekaisaran oleh Rusia.
Ukraina mengatakan tidak akan pernah menyetujui pencaplokan wilayahnya oleh Rusia, merupakan bagian tersulit dari upaya pembicaraan damai dengan pihak Moskow.
"Saya pikir dalam waktu dekat referendum akan diadakan di wilayah republik," kata Leonid Pasechnik, pemimpin Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri, seperti dikutip oleh outlet berita di wilayah tersebut, dikutip ZonaPriangan.com dari Reuters.
Baca Juga: Senjata Rahasia Rusia Tidak Hanya Bisa Menghancurkan Ukraina tapi Disiapkan untuk Menghadapi NATO
"Rakyat akan menggunakan hak konstitusional utama mereka dan mengungkapkan pendapat mereka tentang bergabung dengan Federasi Rusia," tambahnya.
Ukraina mengatakan referendum semacam itu di wilayah Ukraina yang diduduki tidak akan memiliki dasar hukum dan akan menghadapi tanggapan keras dari komunitas internasional, makin menenggelamkan Rusia ke dalam isolasi global.
"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata juru bicara kementerian luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
"Sebaliknya, Rusia akan menghadapi respons yang lebih kuat dari komunitas internasional, yang semakin memperdalam isolasi globalnya," ujarnya.
Vladimir Putin mengatakan apa yang dia sebut sebagai "operasi militer khusus" diperlukan untuk mempertahankan Rusia melawan Amerika Serikat (AS).
Putin menuduh AS mempersenjatai Ukraina dan mengembangkannya menjadi "anti-Rusia" dengan tujuan untuk mengakuinya ke dalam aliansi militer NATO.
Baca Juga: Pejabat Pentagon: Posisi Pasukan Vladimir Putin Kini Hanya Mempertahankan Apa yang Mereka Miliki
Rusia juga mengatakan operasi itu diperlukan untuk membela penduduk berbahasa Rusia terhadap penganiayaan dari pemerintah Ukraina yang dikatakan adalah boneka yang dikendalikan oleh Washington.
Ukraina mengatakan klaim semacam itu hanyalah dalih untuk pendudukan dan bahwa Moskow tidak mengerti bahwa Ukraina adalah negara berdaulat.***