ZONA PRIANGAN - Laporan yang diterbitkan oleh think tank Civitas menyebutkan Rusia akan membuka kembali 50 pos militer era Uni Soviet di Kutub Utara.
Didukung Presiden Vladimir Putin yang ambisius, Rusia bertekad menjadikan Kutub Utara sebagai medan pertempuran masa depan.
Ada potensi Rusia akan membuat Arktik dimiliterisasi. Itu menjadi ancaman serius jika Blok Barat tidak segera 'bangun'.
Sumber daya nuklir di daerah itu belum dimanfaatkan dan Moskow ingin menjadi yang terdepan sebagai pengendali.
Rencana untuk mengendalikan dataran tinggi di tengah kekhawatiran ekonomi selama invasi ke Ukraina menandai pencairan es laut dan wilayah kutub dunia sebagai jalur kehidupan untuk pasokan Rusia dan ekonominya.
Harapan mereka untuk melakukan militerisasi di daerah itu datang ketika Kremlin terus membuka pangkalan militer Arktik, dengan puluhan dibuka dalam dekade terakhir, termasuk 13 pangkalan udara dan 10 stasiun radar.
Baca Juga: Howitzer M777 155-mm Bantuan NATO Dihancurkan Pasukan Vladimir Putin, 300 Pejuang Ukraina Tewas
Salah satu penulis think tank Civitas, Robert Clark, mengatakan: "Arktik akan segera menjadi medan pertempuran geopolitik di masa depan jika pemerintah Barat tidak mengambil tindakan segera."
Peringatan keras Clark datang ketika lapisan es yang mencair di bagian paling utara dunia membuka rute perjalanan baru untuk pengiriman potensial dari mereka yang berbasis di wilayah kutub.
Peneliti think tank juga memperingatkan bahwa sumber daya alam Kutub Utara yang belum dijelajahi dapat memungkinkan Rusia untuk memindahkan minyak dan pasokan ke China.
Baca Juga: Serangan Ukraina Makin Mengganas Serbu Distrik Rylsky Rusia, Helikopter Kiev Menembaki Kota Klintsy
Jalan pintas Arktik untuk Rute Laut Utara, misalnya, dapat mempersingkat perjalanan dari Shanghai ke Rotterdam menjadi hanya dua minggu, tulis Daily Star.
Rusia berharap dapat mengambil kendali penuh atas kedekatannya dengan rute perdagangan Arktik, dengan klaim bahwa Putin akan memberlakukan undang-undang yang akan melarang kapal asing untuk mengirimkan minyak, gas, dan batu bara Rusia di sepanjang rute tersebut.
Laporan "Front Berikutnya" juga mengklaim bahwa Putin mendorong undang-undang baru yang mewajibkan pengemudian kapal Rusia menggunakan Rute Laut Utara di perbatasan Rusia.***