Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah China membantah telah terjadi genosida pada etnis Muslim Uighur.
Kedutaan Besar China di Washington mengeluarkan pernyataan, tuduhan genosida terhadap Muslim Uighur merupakan kebohongan besar.
"Tuduhan genosida terhadap Muslim Uighur merupakan lelucon untuk mendiskreditkan China," demikian pernyataan Kedutaan Besar China.
Baca Juga: Amerika Serikat Menuduh China Membiarkan Muslim Uighur Kelaparan
Baca Juga: Starbucks Tutup Sementara
Pemerintah Beijing pun menilai, tuduhan genosida terhadap Muslim Uighur sebagai campur tangan Amerika Serikat (AS) yang terlalu jauh dalam urusan internal China.
Sementara Presiden AS, tampaknya akan meneruskan kebijakan Donald Trump yang mengecam penindasan Muslim Uighur di wialyah Xinjiang.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield menyebut pihaknya tetap akan meninjau apa yang terjadi terhadap Muslim Uighur.
Baca Juga: UFO Tampakan Diri Sebanyak 10.015 Kali, Terekam CCTV Selama 40 Detik di Langit California
Baca Juga: Menikahi Siluman Ular, Mbak You Punya Tiga Anak Bermata Kuning dan Miliki Taring
Sementara mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menuduh Partai Komunis China melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya.
China telah dikecam secara luas karena kebijakannya di Xinjiang, yang mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" untuk membasmi ekstremisme.
Pada Rabu malam, sekelompok senator bipartisan AS mengatakan telah memberlakukan kembali undang-undang larangan kerja paksa.
Baca Juga: Gempa Disusul Peringatan Tsunami, Warga Sepanjang Pantai Panik Cari Tempat Aman
Baca Juga: Hati-hati Gempa di Kota Bandung Berkekuatan Magnitude 6,8-6,9 Akibat Sesar Lembang
Untuk itu, AS melarang barang apa pun yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang memasuki Amerika Serikat, demikian dikutip zonapriangan.com dari Reuters.
Menteri Luar Negeri Biden, Antony Blinken, mengatakan kepada panel bahwa dia setuju dengan deklarasi genosida.
Hubungan AS dan China memang makin meruncing mulai dari tuduhan genosida hingga status Laut Natuna Utara yang diklaim China.***
