ZONA PRIANGAN - Pemerintah Pakistan mengadakan pembicaraan dengan faksi-faksi Taliban Pakistan, sebuah kelompok militan yang terlibat dalam serangan teroris di negara itu.
Pengungkapan itu dilakukan oleh Perdana Menteri Pakistan Imran Khan selama wawancara dengan gerai berita Turki TRT World Now Friday. Dia mengatakan pemerintah sedang bernegosiasi dengan beberapa kelompok yang katanya membentuk Tehrik-i-Taliban Pakistan, atau TPP.
Khan menawarkan beberapa rincian negosiasi. Ketika ditanya apakah dia sedang mencari penyerahan diri dari Tehrik-i-Taliban Pakistan, Khan mengatakan dia sedang mencari "beberapa rekonsiliasi" yang akan melibatkan mereka meletakkan senjata. Setelah itu, mereka akan diampuni dan diizinkan menjadi "warga negara biasa," katanya.
"Saya tidak percaya pada solusi militer," katanya. "Saya adalah solusi anti-militer. Jadi saya selalu percaya bahwa - Anda tahu, sebagai politisi - dialog politik adalah jalan ke depan, yang selalu saya yakini terjadi di Afghanistan."
Institut Perdamaian Amerika Serikat, sebuah wadah pemikir yang didukung oleh pemerintah AS, menggambarkan Tehrik-i-Taliban Pakistan sebagai salah satu "organisasi militan paling mematikan" di negara itu yang bertanggung jawab atas serangan termasuk satu serangan pada tahun 2014 yang menewaskan 150 orang di Peshawar.
Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban dapat merevitalisasi Tehrik-i-Taliban Pakistan, menurut institut tersebut, seperti dikutip ZonaPriangan dari UPI.com, 2 Oktober 2021.
Elemen pemerintah Pakistan telah lama dituduh diam-diam mendukung Taliban di Afghanistan. Tapi militer Pakistan telah berperang dengan Tehrik-i-Taliban Pakistan. Organisasi tersebut melakukan 120 serangan selama kebangkitan pada tahun 2020, menurut Royal United Services Institute, sebuah think tank pertahanan Inggris.
Setelah wawancara Kahn, TPP mengeluarkan pernyataan yang menyangkal perpecahan internal dan menyerukan para pejuangnya untuk melakukan serangan, The New York Times melaporkan. Organisasi tersebut mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi militer Pakistan pada hari Jumat.
Seorang pejabat senior keamanan Pakistan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Times bahwa pembicaraan dengan para militan, yang menyerukan hukum Islam, hanya akan terjadi "dalam batas-batas hukum dan Konstitusi Pakistan," katanya.***