Indonesia Mengejar Kemajuan G20 Bersama Rusia tetapi Jerman dan Prancis Skeptis

- 14 Juli 2022, 10:08 WIB
Ketua delegasi mempersiapkan pertemuan pada hari terakhir pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Jakarta, Indonesia, 18 Februari 2022.
Ketua delegasi mempersiapkan pertemuan pada hari terakhir pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Jakarta, Indonesia, 18 Februari 2022. /Mast Irham / Pool via REUTERS

Baca Juga: Jadikan Hiburan dan Bangkitkan Ekonomi Mikro Kabupaten Majalengka Melalui Pesta Rakyat

Indonesia mengatakan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov akan berbicara secara virtual, sementara wakilnya melakukan perjalanan ke Bali. Menteri keuangan Ukraina juga telah diundang dan akan menghadiri satu sesi secara virtual.

Mengesampingkan masalah yang terkait dengan perang, Warjiyo mengatakan G20 telah membuat kemajuan substansial pada topik-topik seperti prinsip-prinsip peraturan tentang mata uang digital kripto dan bank sentral.

Deputi Keuangan G20 Indonesia, Wempi Saputra, mengatakan bahwa kelompok itu akan mencoba untuk melakukan tindakan guna membantu negara-negara miskin untuk mengatasi krisis pangan yang mengancam, dengan memastikan pasokan dan keterjangkauan makanan dan pupuk.

Baca Juga: Peringkat Presiden Jokowi Mencapai Level Terendah dalam Enam Tahun Terakhir karena Kenaikan Harga

Topik lain dalam agenda termasuk pengaturan dana di bawah Bank Dunia untuk lebih mempersiapkan pandemi di masa depan dan Trust Ketahanan dan Keberlanjutan di Dana Moneter Internasional yang dapat diakses oleh negara-negara yang membutuhkan dana, serta penghapusan utang untuk negara miskin.

Yellen mendesak China dan kreditur non-Paris Club lainnya untuk bekerja sama "secara konstruktif" dalam membantu negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan utang, mengatakan kurangnya kerja sama Beijing telah "cukup membuat frustrasi".

Wempi dari Indonesia mengatakan penandatanganan perjanjian pajak global multinasional, yang awalnya dijadwalkan di sela-sela pertemuan, telah ditunda. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan telah menetapkan target baru untuk perbaikan pajak besar-besaran yang akan berlaku pada tahun 2024, bukan pada tahun 2023.***

Halaman:

Editor: Didih Hudaya ZP

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x