PKS Secara Tegas Menolak Program-program Pemerintah, Ini Alasannya

2 September 2020, 14:35 WIB
PARTAI Keadilan Sosial.* /

ZONA PRIANGAN - PKS menolak program-program pemerintah yang hanya memberatkan masyarakat.

Termasuk penolakan terhadap rencana Pertamina yang akan menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto secara tegas menolak penghapusan BBM murah itu, karena alasan yang disampaikan Pertamina tidak valid dan mengada-ada.

Baca Juga: Sudah Punya Brompton, Luna Maya Beli Sepeda Road Bike, Akibatnya...

Menurut Mulyanto, saat ini masyarakat Indonesia sudah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi.

Wabah virus corona, sudah merusak segala sendi kehidupan, jika ditambah lagi dengan penghapusan BBM Murah, maka penderitaan masyarakat akan bertambah.

"Penghapusan Premium dan Pertalite adalah program yang tidak tepat waktu. PKS jelas menolak," kata Mulyanto, yang dikutip zonapriangan.com dari laman RRI.co.id, Rabu 2 September 2020.

Baca Juga: Ahok Sesumbar Merem Saja Pertamina Bisa Untung, Mulyanto: Sekarang Rugi, Apa Tidak Diawasi?

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, 31 Agustus 2020, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.

"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," jelasnya.

Baca Juga: Pertamina Wacanakan Penghapusan Pertalite dan Premium, Pegiat Lingkungan: Terlambat!

Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015, standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

"Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," tandasnya.***

Editor: Parama Ghaly

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler