Network
ZONA PRIANGAN - Isu perpanjangan masa jabatan presiden sangat ramai diperbincangkan. Adanya usulan penundaan Pemilu 2024 paling lama dua tahun dinilai menabrak konstitusi dan sekaligus merusak tatanan demokrasi Indonesia.
Usul itu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Baca Juga: Refly Harun: Saya Bersyukur Jika PDIP Mencalonkan Puan Maharani
Terkait Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dalam channel Youtube Refly Harun yang diunggah Jumat 4 Maret 2022, pakar ekonomi Rizal Ramli mengatakan jadi memang sebelumnya akan ada upaya untuk memperpanjang jabatan presiden Jokowi 5 tahun lagi tapi ternyata resistensinya cukup kuat, kemudian dibikinlah rekayasa agar supaya ada justifikasi supaya diperpanjang dua tahun.
Menurut mantan Menko Maritim pada tahun 2016 ini, itu kayak operasi militer aja, komandannya jelas ada, siapa, pejabat, menteri kemudian di carilah alasan-alasan.
"semua alasannya ngasal, ngawur, dan yang kedua dicarilah operatornya. Operatornya adalah ketua umum partai yang punya potensi masalah hukum. Mereka ini sebetulnya istilahnya pasien rawat jalan KPK, bisa dengan cepat jadi rawat inap jadi gampang sekali ditekan. Mereka inilah yang nyanyi didukung oleh survei abal-abal bahwa 73 persen rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi,"kata Rizal Ramli kepada Refly Harun.
Baca Juga: Rocky Gerung: Megawati Bicara Sekasar itu Artinya Sudah di Ubun-ubun dan Akhirnya Menunjukkan Sikap Otentiknya
Rizal Ramli mengatakan ini survei bener-bener bayaran, abal-abal yang digunakan untuk justifikasi kenapa perpanjangan dilakukan. Tapi ternyata rencana jahat ini terbongkar karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta konstitusi.
"Konstitusi kita dengan tegas mengatakan maksimum jabatan presiden itu dua kali lima tahun mereka coba khianati konstitusi, coba khianati amanah daripada reformasi,"ujarnya.***
