ZONA PRIANGAN - Anggota parlemen di komite lingkungan Parlemen Eropa pada hari Selasa mendukung rencana Uni Eropa untuk secara efektif melarang penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel baru mulai tahun 2035, sambil memberikan suara menentang proposal untuk target yang lebih keras untuk mengurangi emisi CO2 dalam dekade ini.
Komite mendukung proposal untuk pengurangan 100% emisi CO2 pada tahun 2035, yang akan membuat para pabrikan mobil tidak bisa lagi menjual kendaraan bertenaga bahan bakar fosil baru di blok 27 negara.
Komisi Eropa mengusulkan target sebagai bagian dari paket kebijakan perubahan iklim yang lebih besar pada Juli lalu, dengan dasar bahwa mobil baru tetap di jalan selama 10 hingga 15 tahun - yang berarti bahwa 2035 adalah tanggal terakhir penjualan mobil yang berpolusi dapat dihentikan, tanpa membahayakan rencana blok tersebut untuk memiliki emisi nol di semua sektor pada tahun 2050.
Komite tidak mendukung proposal dari beberapa anggota parlemen untuk meningkatkan ambisi proposal Komisi untuk pengurangan 55% emisi CO2 dari mobil pada tahun 2030 versus tingkat 2021. Mereka juga tidak mendukung proposal dari anggota parlemen lain untuk mempermudah tujuan 2035.
"Dengan standar CO2, kami menciptakan kejelasan untuk industri mobil dan merangsang inovasi dan investasi untuk produsen mobil," kata Jan Huitema, anggota parlemen utama kebijakan tersebut, menambahkan bahwa hal itu akan membuat mengemudi kendaraan listrik menjadi lebih murah, dikutip ZonaPriangan.com dari Reuters.
Seluruh Parlemen Eropa akan memberikan suara pada proposal CO2 mobil dalam beberapa bulan mendatang, setelah itu anggota parlemen dan negara-negara Uni Eropa harus merundingkan aturan akhir.
Dengan mempercepat peralihan ke kendaraan listrik tanpa emisi, Uni Eropa bertujuan untuk mengatasi seperempat emisi Uni Eropa yang berasal dari transportasi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat.
Pabrikan mobil termasuk Volkswagen telah mengumumkan rencana untuk berhenti menjual mobil bermesin bakar di Eropa pada tahun 2035, tetapi beberapa kelompok industri telah memperingatkan agar tidak melarang teknologi tertentu, dan mengatakan target yang lebih ambisius hanya dapat dipenuhi jika pembuat kebijakan mendukung peluncuran besar-besaran infrastruktur pengisian daya.
Uni Eropa juga sedang merundingkan proposal untuk mewajibkan negara-negara memasang titik pengisian publik secara berkala di sepanjang jalan utama.***