ZONA PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mengkaji kemungkinan pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) normal.
Jika diputuskan layak, maka KBM dengan tatap muka langsung dimulai di jenjang setingkat sekolah menengah atas (SMA).
Bupati Cirebon H Imron Rosyadi membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan KBM normal.
Baca Juga: Geger, Peni Siswi SMA Ditemukan Jadi Mayat Terbungkus Karung
Tim dikoordinatori dinas pendidikan (Disdik), bertugas mempelajari berbagai kemungkinan positif dan negatif bila belajar tatap muka kembali digelar.
"Kita mulai mengkaji kemungkinan sekolah kembali dibuka. Nanti lihat hasilnya bagaimana," tutur Bupati Imron, Kamis 7 Agustus 2020.
Pembentukan tim tadi menyusul pertemuan bupati dengan Gubernur Jawa Barat, H Ridwan Kamil, Rabu kemarin. Gubernur mengisyaratkan untuk daerah yang berstatus zona hijau, bisa memulai membuka KBM tatap muka.
Baca Juga: Waspada Kekeringan, BPBD Petakan Daerah Rawan Bencana
"KBM tatap muka nanti tentu dalam konteks AKB (adaptasi kebiasaan baru). Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat wajib diterapkan," tuturnya.
Melalui tim tadi, nanti juga akan dikaji bagaimana mekanisme KBM tatap muka di tengah pandemik virus Corona.
Apa yang perlu disediakan oleh sekolah, kewajiban siswa, dukungan orang tua sampai aturan-aturan yang ditetapkan selama KBM berlangsung.
Baca Juga: Dengan Meniru Gaya Balap Marquez, Suatu saat Nakagami Bisa Meraih Podium
"Saya minta nanti hasil kajian bisa secara detil dirumuskan. Ini untuk menekan seminimal mungkin resiko penyebaran wabah di sekolah," tutur bupati.
Bupati Imron menuturkan, jika hasilnya memungkinkan, KBM tatap muka diterapkan di tingkat SMA. Nanti hasilnya akan dievaluasi setiap saat dengan mempertimbangkan perkembangannya.
"Yang memungkinkan tahap awal di setingkat SMA. Anak-anak SMA bisa relatif lebih mudah memahami situasi, kondisi dan aturannya," tutur Bupati Imron.
Baca Juga: Bupati Ciamis Dorong Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak
Jenjang yang lebih ke bawah akan sangat bergantung dari hasil saat KBM tatap muka di tingkat SMA. Bagaimanapun masing-masing jenjang pendidikan tidak bisa disamakan.
"Usia yang berbeda menjadikan kebijakan harus berbeda. Kita lihat nanti hasil kajian awal bagaimana," tuturnya.***