ZONA PRIANGAN - Puluhan massa yang tergabung Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar mendatangi Kantor DPRD Kota Banjar, Kamis 10 September 2020.
Rombongan dipimpin langsung Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi bersama Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Banjar, Tati Sudarti dan dan Ketua Nasional Paralympic Comitte Indonesia (NCPI) Kota Banjar, Nasirun.
Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Dalijo didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto, Ketua Bapemperda Banjar, Ajat Sudrajat, Anggota DPRD Kota Banjar, Cecep D.Sufyan dan anggota DPRD Banjar lainnya di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar.
Baca Juga: Penertiban Vila Ilegal Sering Terkendala, Iwan: Sebagian Milik Pejabat Tinggi
Perwakilan Pemkot Banjar yang hadir saat hearing itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Erni Suwartini, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kokom Komala serta perwakilan Diskomifo Kota Banjar.
Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi, Ketua Pertuni Kota Banjar, Tati Sudarti dan Ketua NPCI Kota Banjar, Nasirun, menuntut kepada DPRD Kota Banjar dan Pemkot Banjar kesejajaran derajat, jangan ada stigma negatif kepada penyandang disabilitas di Kota Banjar.
"Terakhir banyak perkantoran yang tidak ramah terhadap disabilitas, tidak tersedianya jalan khusus untuk kursi roda dan jalan khusus tuna netra," ujar Iwan Sanusi.
Baca Juga: Bupati Jember Faida Kehilangan Gaji Pokok Selama Enam Bulan
Selain itu, terakhir ini banyak ditemukan kawasan ruang publik dan trotoar yang belum menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
"Kami mendesak DPRD Kota Banjar bersama Pemkot Banjar agar bersama-sama menerbitkan Perda Disabilitas. Menindaklajuti UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," ujar Iwan Sanusi.
Ditegaskan Iwan, Tati dan Nasirun, akibat belum ada payung hukum seperti Perda Disabilitas, penyandang disabilitas merasa diperlakukan diskriminasi.
Baca Juga: Cuitan Politikus Partai Demokrat Soal Paha Mulus Viral di Jagat Maya
Seperti halnya untuk bekerja di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta.
"Perpustakaan Banjar masih belum menyediakan buku braille. Begitu juga sejumlah masjid, masih belum menyediakan Al Quran braille," ujar Tati Sudarti
Dia merasa aneh kalau trotoar jalan Sampih Rejasari dipasang jalan khusus tunanetra. Sementara, Taman Kota Lapang Bhakti dan Alun-alun notabene di pusat kota tidak sarana itu.
Baca Juga: Sudah Kebelet, Terpaksa Harus Menunda Pernikahan, Kantor KUA Tutup Sementara
Menyikapi aspirasi itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Dalijo didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto, Ketua Bapemperda Banjar, Ajat Sudrajat, Anggota DPRD Kota Banjar, Cecep D.Sufyan, langsung memberikan respons positif.
"Semua aspirasi kami tampung, selanjutnya disampaikan kepada Pemkot Banjar selaku pelaksana program," ujar Tri Pamuji Rudianto.
Ketua Komisi 1, Dalijo, berharap semua OPD di lingkungan Pemkot Banjar mampu merespon aspirasi penyandang disabilitas.
Baca Juga: Jenazah Covid-19 Bakal Sulit Dimakamkan, Sebulan ke Depan Lahan yang Tersedia Sudah Habis
Seharusnya jangan hanya Dinas Sosial saja yang memiliki program prodisabilitas.
"Aspirasi Perda Disabilitas ditargetkan secepatnya dikomunikasikan dan dibahas bersama anggota DPRD lain, Bapemperda," ujar Dalijo.
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra Erni Suwartini dan Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kokom Komala, program keperpihakan Dinsos kepada penyandang disabilitas sudah berjalan, sejak dulu sampai sekarang ini.
Baca Juga: Banjir Kritikan, Biar Jera Warga Tak Pakai Masker Dimasukan ke Peti Mati
"Seperti, rutin melakukan palatihan pijat, pemberian kursi roda, tongkat dan program lainnya," ujar Erni kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.***