Network
Pada format tersebut tinggal mengisi identitas petani termasuk lokasi lahan garapan, luas garapan sesuai ERDKK, setelah seluruh data terisi kemudian ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian dan Koordinator Penyuluh Pertanian.
Bagi petani yang menyewa lahan garapan dan tidak memiliki Kartu Tani, maka yang bersangkutan harus menggunakan kartu milik pemilik lahan. Jika pemilik lahan belum memiliki Kartu Tani maka ERDKK bisa dipergunakan sesuai nama pemilik sawah.
Baca Juga: Pendopo Majalengka Diisolasi, 75% Staf Harus Jalani WFH, Belasan Pegawai Setda Positif Covid-19
“Bagi yang sudah alih kepemilikan disarankan untuk segera memproses kartu baru ke Penyuluh Pertanian setempat untuk diajukan ke Bank,” kata Iman.
Berbeda dengan petani yang menggarap lahan Perhutani atau LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), pembelian pupuk menggunakan ERDKK karena tidak ada penerbitan Kartu Tani.
Diketahui banyak petani yang tidak meproses kepemilikan kartu karena merasa lahan sawah miliknya selama ini disewakan kepada petani penggarap. Een misalnya yang sudah 10 tahun menggarap bengkok milik pamong desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel, dia tidak memiliki kartu karena sawah garapannya bukan milik pribadi.
Baca Juga: Ini Lima Zodiak yang Jadi Sosok Paling Dikagumi, Karena Miliki Pesona Tingkat Tinggi
Ketika ditanyakan kepada aparat desa yang sawahnya di sewa ternyata tidak bersedia memproses kartu dan balik meminta penggarap untuk memprosesnya.
Beruntung kali ini dia masih bisa memebeli pupuk subsidi ke kios langganannya atas dasar pemilik kios kenal betul dengannya. Namun jika Kartu Tani diberlakukan, maka dirinya akan kesulitan memperoleh pupuk.
Baca Juga: Jati Pereket Keramat Berusia Ratusan tahun, yang Dianggap Ikon Kertajati Terancam Dirobohkan
