Network
ZONA PRIANGAN - Sebelumnya kabar soal menjadi Presiden selama tiga periode tersebut dibantah tegas oleh Jokowi.
Jokowi bahkan menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa masa jabatan presiden paling lama hanya dua periode.
Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: Fahri Hamzah Pastikan Jokowi Tidak Inginkan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jimly: 2024 Capres Baru
Baca Juga: 20 Ribu Kendaraan di Kabupaten Majalengka Tunggak Pembayaran Pajak
“Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode. Mari kita patuhi bersama,” ujar Jokowi, seperti dilansir Antara.
Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar menganggapi pernyataan Jokowi dan mengatakan, Presiden Jokowi dinilai kerap berubah seperti cuaca, sudah ada agenda lain di lapangan kendati Jokowi menyatakan tidak minat menjabat lagi.
Dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu 17 Maret 2021 semalam, Haris Mengataakan ada yang tidak sinkron antara pernyataan Presiden dengan proses politik yang terjadi. Dia nanti mungkin akan menolak tapi akan tetap didaulat.
Baca Juga: Ketahuilah, 8 Waktu Terbaik dan Dianjurkan untuk Bershalawat
Menurut Haris, Jokowi harus paham bahwa dia merepresentasikan lembaga kepresidenan. Lembaga tersebut harus bisa diuji dan dipertarungkan.
"Harusnya dia memastikan, ada agenda sampai 2025, memastikan semua bisa berpartisipasi dalam pembangun-pembangunan," kata dia.
Haris Azhar kemudian mengatakan, bahwa meski Jokowi dengan tegas mengatakan tidak berniat menjabat presiden selama tiga periode, namun Haris Azhar meyakini bahwa di lapangan Jokowi telah melakukan agenda lain seperti melakukan koalisi.
Baca Juga: 'Ikatan Cinta', Kamis 18 Maret 2021: Al-Andin Terus Kejar Pembunuh Roy, Elsa Berperan atas Hilangnya Sumarno?
“Problemnya, statement (Jokowi) kadang beda seperti cuaca, berubah-ubah. Memang Jokowi tidak berminat, tapi (sudah) ada agenda lain di lapangan seperti koalisi-koalisi,” tutur Haris Azhar.
Haris Azhar kemudian menyatakan ketidak sinkronan antara pernyataan Jokowi dengan proses politik yang terjadi.***
