Network
ZONA PRIANGAN - Sampai hari ini, perang urat syaraf masih terus terjadi antara Demokrat kubu Moeldoko dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Demokrat Moeldoko.
Dikutip Zonapriangan.com, Juru Bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menganggap, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai suri tauladan dalam pelanggaran etika.
Pelanggaran etik itu, dikatakan Rahmad dilakukan SBY selama kiprahnya di politik, termasuk saat menjadi Presiden ke 6 RI.
Baca Juga: Puan Maharani - Moeldoko Untuk Capres dan Cawapres 2024 akan Dideklarasikan di Surabaya
Baca Juga: Ini 7 Cara agar Otak, Jantung, Ginjal, Pankreas, Hati, Usus, dan Perut Tetap Sehat
Ada 5 pelanggaran etika politik SBY, diantaranya,
1. SBY kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang mengaku tidak ingin menjadi Presiden Indonesia. Namun nyatanya, SBY membohongi Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinnya.
2. SBY membuat pakta integritas yang isinya adalah jika kader Demokrat menjadi tersangka atau narapidana narkoba, asusila wajib mundur dari partai.
Namun nyatanya dia malah memberikan posisi strategis di Partai Demokrat terhadap Andi Mallarangeng yang kala itu mantan narapidana kasus korupsi Hambalang.
Baca Juga: Suami Istri Tergantung dalam Mobil yang Hendak Jatuh ke Jurang Setelah Menabrak Pembatas Jalan
3.SBY berjanji akan mengakomodir kelompok Anas Urbaningrum di dalam kepengurusan partai, tapi nyatanya, janji tersebut tak pernah dibuktikan, hingga satu per satu kader yang telah membesarkan partai pergi meninggalkan partai.
4.Tahun 2015, SBY berjanji tidak ingin maju sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Namun nyatanya dia malah menutup ruang kompetisi sehingga tidak ada calon yang maju sebagai ketua umum.
Faktanya di KLB Surabaya maju sebagai ketua umum dan menutup ruang kompetisi.
Baca Juga: Cek Fakta: Jokowi dan Polisi Minta Maaf Pada Habib Rizieq
5. Kemudian di 2020 lalu, SBY menyebut Demokrat harus menjadi partai modern dan demokratis.
Namun faktanya kongres 2020 tanpa laporan pertanggung jawaban SBY sebagai ketua umum.
