Network
ZONA PRIANGAN - Dana Desa yang dikucurkan sejak beberapa tahun lalu ke semua desa dengan nilainya milyaran rupiah hingga kini belum memiliki dampak yang lebih terhadap pembangunan infrastuktur ataupun ekonomi di pedesaan.
Bupati Majalengka Karna Sobahi khawatir, bantuan dana melalui Alokasi Dana Desa ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh desa sehingga kondisi pembangunan di tiap selama ini masih tetap stagnan, seolah tidak ada pasokan dana besar ke desa.
“Adanya Dana Desa menurut saya sekarang tidak ada efek kejut, harusnya dengan adanya Dana Desa bisa merubah kondisi pembangunan infrastuktur di desa juga kondisi ekonomi masyarakat desa. Yang terjadi justu pembangunan infrastuktur desa dan ekonomi masih tetap ditopang penuh oleh Pemerintah Kabupaten. Jadi Dana Desa sebenarnya dimanfaatkan untuk apa?” ungkap Bupati dihadapan sejumlah wartawan.
Baca Juga: Komunis Bangkit Lagi? Begini Kata Jendral Gatot Nurmantyo
Menyikapi persoalan tersebut menurut Bupati Karna, pihaknya telah mengintruksikan Inspektorat dan memohon BPK agar semua desa memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan, agar akuntabilitas keuangannya jelas, serta capaiam kinerja juga jelas.
Seharusnya menurut Bupati, pembahasan RAPB Desa dilakukan dengan BPD dan masyarakat lainnya seperti halnyan melakukan pembahasan RARPD atau RAPBN. Dengan cara begitu penggunaan anggarannya jelas dan capaiannya juga terukur.
“Dengana danya pemeriksaan oleh Inspektorat secara rutin dan BPK semua bisa terkontrol. Selama ini pemeriksaan terkadang hanya dilakukan di beberapa desa sekedar sampel. Jadi nanti inginya semua desa memiliki LHP, otomatis semua desa diperiksa secara teliti, akurat serta akuntabel. Sayang dana milyaran yang sampai ke desa namun kondisi desa tetap biasa-biasa saja,” ungkap Bupati.
Baca Juga: 100 Tentara China Dilaporkan Menyeberang ke Uttarakhand pada Agustus 2021
Untuk mengawai anggaran di desa, Bupati juga mengaku telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan, agar Dana Desa serta Dana Alokasi Desa tidak banyak diselewengna oleh aparat desa. Upaya yang dilakukan adalah upaya prepentif, namun setelah terjadi penyelewengan tindakan hukum tetap dilakukan.
“Saya prihatin banyak kepala desa yang terlibat penggunaan Dana Desa ataupun bentuk bantuan lainnya hingga berujung pada proses hukum. Dengan adanya pencegahan lebih awal oleh kejaksaan melalui penyuluhan hukum, diharapkan kedepan tidak ada lagi aparat desa yang yang harus berurusan dengan hukum dan berakhir di penjara.” ungkap Bupati Karna.***
