Network
ZONA PRIANGAN - Isu terkait perombakan kabinet menguat sejak lama ketika pada 25 Agsutus 2021 lalu, ada pertemuan petinggi partai koalisi dengan Presiden di Istana.
Yang menjadi perhatian, kala itu pertemuan turut dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN),yang kemudian disebut sebagai Sahabat Baru Koalisi Jokowi.
Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa PAN akan segera diajak ikut masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf, melalui mekanisme perombakan kabinet.
Baca Juga: Refly Harun: Apa yang Dicari Presiden Jokowi Dengan Reshuffle Kabinet? Apakah Akomodasi Politik Lagi
Ada tiga faktor yang mendorong reshuffle kabinet kali ini.
Pertama, masuknya PAN sebagai partai pemerintah beberapa waktu lalu, yang perlu diakomodir oleh Jokowi dengan kursi di kabinet.
Kedua, pensiunnya mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP.
Baca Juga: Habib Bahar: Saya Marah Ketika Napi Teroris Mengatakan Indonesia itu Thaghut
Mengingat Moeldoko punya banyak catatan yang merusak image prediden Jokowi, kemungkinan besar akan diganti oleh mantan Panglima TNI.
Dulu Jokowi mengangkat Moeldoko dengan pertimbangan mantan panglima TNI yang diharapkan masih punya pengaruh terhadap mantan bawahannya.
Saat ini, Presiden Jokowi punya Mantan Panglima Hadi Tjahjanto, sosok yang lebih bersahabat dan dapat memperbaiki image KSP.
Baca Juga: Refly Harun: Ahok Tidak Mungkin Jadi Menteri, Kecuali Presiden Jokowi Lakukan Hal Ini
Hadi Tajahjanto juga berpotensi menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri perhubungan yang diduga karena alasan kesehatan.
Ketiga, baru disahkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 yang mengatur posisi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terlebih masih ada kurang lebih tujuh posisi wakil Menteri yang belum terisi.
Menanggapi isu reshuffle kabinet, Pakar hukum tata negara Refly Harun dalam channel youtube pribadinya mempertanyakan sikap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Refly Harun: NasDem Kecewa Dengan Pembagian Kursi Kabinet, Surya Paloh Dekati Anies Baswedan
Lebih lanjut, Refly juga menyinggung ditariknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, hal itu tidak penting karena mayoritas kursi di DPR sudah dikuasai oleh partai-partai politik yang tergabung ke dalam koalisi pemerintah.
"Buat apa Jokowi menarik PAN dalam koalisi pemerintahannya kalau dikaitkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan? Karena not necessary. Tanpa PAN pun, Jokowi sudah mayoritas di DPR," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Politik Moral Gatot Nurmantyo Sangat Cocok Dengan Politik Akhlak ala Habib Rizieq
Refly mengatakan, bergabungnya PAN ke dalam partai-partai politik koalisi pemerintah justru ada relevansinya dengan Presidential Threshold. Karenanya, Istana tak butuh lagi menguasai partai oposisi lainnya seperti Partai Demokrat.
Dengan ditariknya PAN ke dalam koalisi pemerintah, maka tak ada lagi kekuatan oposisi yang memiliki potensi untuk memajukan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.
Karenanya, ia melihat reshuffle kali ini sebagai ajang untuk membagi-bagikan kursi jabatan dibandingkan untuk meninggalkan legacy yang baik.***
