Network
ZONA PRIANGAN - Pembahasan tentang Presidential Treshold semakin hangat dibicarakan dan menjadi perhatian publik.
Beberapa pihak arau orang telah mengajuka permohonan judicial review presidential treshold nol persen ke Mahkamah Konstotusi (MK) terkait pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang presidential threshold harus 20 persen kursi atau 25 persen suara.
Menurut Refly Harun presidential threshold 0 persen merupakan upaya agar Indonesia bisa mendapatkan legalisme Pilpres yang lebih adil, demokratis dan kompetitif.
Baca Juga: Refly Harun: Buktikan Kepada MK Bahwa Perkara Presidential Threshold ini Bukanlah Perkara Elit Politik
“Selain itu, agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur amanah dan berkualitas,” ujar Refly Harun dalam channel youtube pribadinya, Rabu 15 Desember 2021.
Menurut Refly, jika presidential threshold tidak nol persen, menyebabkan beberapa tokoh yang dijagokan untuk maju sebagai capres menjadi terhambat langkahnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: PDIP Takut, Saya Siap Jadi Saksi Ahli di MK Supaya Presidential Threshold Menjadi Nol Persen
"sepertinya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo tidak bisa nyalon di Pilpres 2024," ujar Refly Harun.***
