Network
ZONA PRIANGAN - Beberapa waktu sebelumnya ketua DPR RI Puan Maharani memastikan anggota dewan tidak akan membahas wacana untuk merevisi undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan calon presiden 20 persen.
Puan Maharani mengatakan undang-undang soal Pemilu sudah final dan karena itu tak akan menjadi topik pembicaraan di antara fraksi di DPR.
Pernyataan Puan Maharani tersebut merespon sejumlah pihak, termasuk Pakar dan ahli hukum tata negara Refly Harun.
Baca Juga: Puan Maharani: Presidential Threshold 20 Persen Tidak Bisa Lagi Diubah
Menurut Refly Harun kita harus pahami bahwa prinsip Demokrasi itu adalah membuka pintu. Kalau kita bicara gugatan Presidential Threshold ini adalah gugatan yang berusaha mengkomodir semua orang dan tidak menghilangkan hak partai.
"Jika PT nol persen, PDIP tidak hilang haknya, Puan Maharani tetap bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Gerindra tetap bisa, Golkar tetap bisa, Nasdem tetap bisa. Inilah 4 partai yang sepertinya agak ribet dan agak berat untuk memutuskan Presidential Threshold nol persen, karena mereka adalah empat besar di dalam pemilu dan dengan katakanlah alasannya masing-masing,"ujar Refly Harun.
Kata Refly Harun, PDIP diperkirakan karena sudah pasti bisa mencalonkan diri ya tentu tidak berkeinginan. Golkar partai besar tapi punya calon yang elektabilitasnya rendah berkepentingan terhadap presidential threshold.
Baca Juga: Refly Harun: Sepertinya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo Tidak Bisa Nyalon di Pilpres 2024
