Network
"Rencananya, hasil kajian ini akan kami laporkan kepada Pa Bupati sore ini," ujar H. Nuryadin.
Disinggung mengenai poin-poin penting dari hasil kajian tersebut, Nuyadin menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil kajian itu, apabila Pilkades serentak ini harus tetap dilaksanakan pada masa pandemi, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan.
Baca Juga: Benzema Tempel Messi di Daftar Sementara Top Skor La Liga Spanyol
Di antaranya untuk biaya alat pelindung diri (APD) di lokasi TPS, honor petugas pengawas protokol kesehatan di masing-masing TPS, honor untuk petugas TPS yang baru, berikut biaya pembuatan TPS-nya.
Karena untuk meminimalisir terjadinya kerumunan massa, maka jumlah TPS di 88 desa yang melaksanakan Pilkades itu berarti harus diperbanyak.
"Selain mengkaji teknis pelaksanaan agar tidak terjadi kerumunan, kami juga sudah mengkaji kebutuhan anggaran, berikut segala konsekuensi yang kemungkinan terjadi," katanya.
Baca Juga: Ini yang Perlu Diketahui, Mana Fakta dan Mitos Seputar Virus Corona
Adapun mengenai kebutuhan tambahan anggaran, lanjut Nuryadin, berdasarkan estimasi dalam hasil kajian, setiap TPS itu membutuhkan biaya sekitar Rp 6 juta.
Salah satunya untuk honor petugas TPS dan Gugus Tugas, penyediaan APD, serta pembuatan TPS.
Besaran nilai kebutuhan anggaran ini, tergantung pada seberapa banyak tambahan TPS yang akan dipilih dalam ketiga opsi itu, opsi pertama 500 pemilih per TPS, opsi dua 750 pemilih per TPS, dan opsi ketiga 1.000 pemilih per TPS.
