Network
Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
Terkait perizinan tower di Dusun Sampih, Desa Rejasari itu, hanya terdampak dari perizinan belum lengkap pembangunan tower di Dusun Cibeureum, Desa Balokang itu saja.
Baca Juga: Berhasil Tangani Covid-19, Pemkab Pangandaran Mendapat DID Tambahan Rp 14,9 Miliar
Saat pengajuan proses perizinan kedua tower tersebut, saat itu oleh Tower Bersama Grup (TBG) disatukan. Otomatis, walaupun Tower Sampih lengkap jadi terdampak.
Di antara penyebab izin tower Balokang itu, berlatar pemilik lahan yang berbatasan tower belum tandatangani izin lingkungan saja. Saat ini sedang diprosesnya.
Seorang pemilik lahan pembangunan tower Dusun Sampih, Irianto, menyatakan, kesiapan kooperatif dengan Pemkot Banjar. Kalaupun proses perizinan itu dilengkapi bersama provider atau TBG.
Baca Juga: Santri Pesantren Nurul Iman Rajin Ibadah, Masih Butuh Alquran dan Sarana Belajar
"Untuk izin lingkungan, misal terhadap pemilik tanah yang berbatasan atau dekat dengan lokasi tower sudah dilengkapinya. Semua sudah menandatangani dan memberikan izin. Bahkan, saat itu sudah diberi uang kompensasi," ujar Irianto.
Lebih lanjut dia menjelaskan, proses pembangunan tower ini hampir tiga bulanan sampai berdiri dan disegel sekarang ini.
"Pembangunan penggunaan tower ini, kami MoU, tandatangan kontrak selama 20 tahun. Setiap lima tahun sekali diperbaharui dengan nilai kontrak sebesar Rp 75 juta. Jika ditotalkan selama 20 tahun nilainya itu mencapai Rp 300 juta," ujarnya kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.***
