Network
Baca Juga: Pengusaha Kawasan Berikat Bantu Warga Terdampak Pandemi di Cinambo
"Kami berharap, pihak perusahaan melaksanakan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan itu, jika pihak perusahaan melaksanakan pembayaran uang pesangon sebesar Rp 56,7 miliar kepada 590 buruh dengan status pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tentu, bila perusahaan ada niat untuk mempekerjakan kembali mereka itu lebih bagus, supaya beban para pekerja setelah di PHK tidak terlalu berat di masa pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
Ia mengatakan, dengan dikabulkannya surat anjuran dari dinas tersebut, satu per satu persoalan yang menimpa 13.000 buruh yang menjadi korban PHK itu bisa diselesaika, "Bahkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah, yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan kasus perselisihan hubungan industrial itu mencapai 15.000 buruh lebih," ungkapnya.
Uben pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Tim Advokasi PC SPTSK SPSI yang sudah memperjuangkan nasib buruh korban PHK untuk mendapatkan hak-haknya maupun upah kerjanya.
Baca Juga: Pengusaha Kawasan Berikat Donasikan 500 APD dan 16 Ribu Masker untuk Kesehatan Masyarakat
Disamping itu, ia juga berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu para pekerja baik yang masih kerja maupun korban PHK dan dirumahkan dari tempat kerjanya menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana yang disosialisasikan pemerintah sebesar Rp 600.000/bulan.
"Namun perlu diketahui oleh pemerintah, tidak semua para pekerja masuk dalam data base kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan diprioritaskan menerima bantuan BLT itu, tetapi secara umum, para pekerja di Kabupaten Bandung, khususnya pekerja yang tergabung dalam SPSI pendapatan upah kerjanya di bawah Rp 5 juta," katanya.
Uben mengatakan, para pekerja yang masuk organisasi SPSI, yang dimasukkan menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagian saja, "Soalnya, banyak yang tidak didaftarkan oleh pihak perusahaan menjadi peserta BPJS," ucapnya.
Baca Juga: Soal Subsidi BLT Upah Rp2,4 Juta, Buruh: Jangan Ada Diskriminasi!
Berbagai persoalan yang dialami belasan ribu buruh itu, lanjut Uben, pihaknya sempat mengajukan permohonan audensi dengan DPRD Kabupaten Bandung untuk menyampaikan aspirasi, arena kesibukan para wakil rakyat, pertemuan audensi belum terlaksana.
