Network
ZONA PRIANGAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, menilai bahwa aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) semakin menambah beban, baik pengusaha maupun pekerja.
Apindo Jabar mencatat, saat ini beban iuran yang telah ditanggung pengusaha sebesar 18,24% - 19,74% dari upah pekerja, berupa Jaminan Hari Tua 3,7%, Jaminan Kematian 0,3%, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24-1,74%, Jaminan Pensiun 2%, Jaminan Sosial Kesehatan 4%, Cadangan Pesangon sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24 Tahun 2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%.
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik menegaskan bahwa pihaknya keberatan atas diberlakukannya PP No 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Program tersebut kita nilai memberatkan, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja dengan adanya tambahan beban sebesar 2,5% bagi pekerja dan 0,5% bagi pemberi kerja dari besaran upah pekerja," ujarnya kepada wartawan, Selasa 4 Juni 2024.
Menurut Ning, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali peraturan tersebut karena sebetulnya tidak diperlukan, mengingat fasilitas perumahan pekerja bisa dioptimalkan dari sumber pendanaan BPJS Ketenagakerjaan yang mana jumlahnya sangat besar namun sedikit pemanfaatannya.
"Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa maksimal 30% dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan untuk program penyediaan perumahan," ungkapnya.
Lebih lanjut Ning menjelaskan, dengan total dana JHT sebesar 460 Trilyun maka terdapat 138 Trilyun yang bisa dimanfaatkan untuk program perumahan pekerja melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
