Network
ZONA PRIANGAN - Masalah lama yang tetap dibiarkan jadi dilema. Musim tanam datang, sejumlah petani yang tidak memiliki kartu tani kebingungan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Karena penyalur pupuk hanya menjual pupuk bersubsidi kepada pemilik kartu tani.
Sementara di lapangan masih sangat banyak petani yang belum terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan tak memiliki kartu.
“Bingung mangkaning ayeuna geus usum melak. Bulak balik ka Kantor BPP teu jeujeuh keneh wae (Bingung, sekarang sudah musim tanam, pulang pergi ke Kantor Balai Pelatihan Pertanian belum tuntas juga),” ungkap Nana, petani dari Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Kendaraan Taktis GI-One, untuk Kebutuhan di Berbagai Medan, Dirancang oleh Pembuat Maung 4x4
Sudah puluhan tahun dia menjadi petani, namun kini tidak mendapatkan Kartu Tani dan baru mengetahui adanya kartu tani ketika dirinya akan membeli pupuk urea untuk tanaman palawijanya beberapa waktu.
“Ketika membeli pupuk harga mencapai Rp.7.000 per kg, saya kira awalnya naik ternyata pupuk nonsubsidi,” katanya. Atas saran tetangga dan pemilik kios pupuk, dia berupaya mendatangi Kantor BPP untuk mendapat kartu tani seperti tetangganya dan pemilik sawah lainnya.
Namun sudah lebih dari dua bulan kartu belum juga terbit, sementara musim tanam sudah tiba dan beberapa pekan ke depan tanaman padi menjelang pemupukan.
Baca Juga: Cek di kemnaker.go.id, BLT BSU BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Cair Rp1,2 Juta
Jika harus membeli pupuk nonsubsidi selisih harganya sangat besar, sementara lahan sawahnya terbatas hanya seluas 125 bata saja. Sejatinya ini masalah lama, yang dibiarkan jadi dilema.
Hal yang sama juga dialami Dedi, warga Kelurahan Babakan Koda, dia baru dua tahun menggarap sawah yang dibeli secara tahunan dari tetangganya dengan luas kurang lebih 100 bata. Diapun mengaku bingung karena tidak memiliki kartu tani seperti petani lainnya. Diapun berupaya mengurusnya namun katanya ditolak karena pekerjaan yang tertera pada KTP adalah pedagang.
“Uing teh geus ngurus ka kelurahan, ka kantor BPP. KTP uingna pedagang. Cenah teu bisa. (saya sudah mengurus ke kelurahan, ke kantor BPP. KTP saya pedagang, katanya tidak bisa),” ungkap Dedi yang juga berjualan siomay keliling.
Baca Juga: Simak Cara Daftar Bantuan Kuota Internet 50 GB Gratis dari Kemendikbud Berikut ini
Menurutnya, jika sekarang dia harus bertani dengan luas lahan yang tidak seberapa demikian juga dengan hasil panen, sementara harga pupuk tinggi, jika harus membeli pupuk nonsubsidi maka biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh tidak akan sebanding.
Sejumlah penyalur pupuk membenarkan banyaknya petani yang sudah menjadi langgannanya bertahun-tahun belum memiliki kartu tani. Mereka bingung tidak bisa melayaninya karena penjualan harus berdasarkan daftar yang tertera pada RDKK di wilayahnya.
“Saat ini pun sudah banyak yang mengeluh karena tidak memiliki kartu, ada yang punya kartu tidak bisa diakses, karena setelah dicek quota tidak ada,” kata Eneng penyalur pupuk.
Baca Juga: Densus 88 Amankan Enam Terduga Teroris Jaringan Sumatera
Hal senada disampaikan Een penyalur lainnya yang tidak bersedia melayani pembelian pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memiliki kartu, alasannya dia akan kena tegur pihak bank dan distributor.
Sedangkan seorang penyalur di Kecamatan Maja justru tidak bisa menebus pupuk kerena modal yang terbatas sehingga dia dimungkinkan tidak bisa melayani pembelian dari petani.
Para petani kini berharap ada solusi bagi mereka yang tidak memiliki kartu tani agar bisa tetap membeli pupuk bersubsidi. Jika tidak bisa membeli pupuk subsidi mereka akan terancam rugi karena modal yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Terlebih jika harga gabah terus rendah seperti yang dialami tahun ini.***
