Network
Toomey juga mengatakan bahwa ia optimis tentang kemungkinan TikTok bisa menghalangi langkah tersebut di pengadilan, mencatat bahwa baik pengguna maupun perusahaan "memiliki klaim Amendemen Pertama yang sangat kuat".
Baca Juga: Dampak Larangan Transaksi E-commerce di Media Sosial bagi TikTok di Indonesia
"Banyak tuntutan untuk sepenuhnya melarang TikTok di AS tentang mencetak poin politik dan berakar dalam sentimen anti-China," tambah Toomey.
"Dan sampai saat ini, langkah-langkah ini untuk melarang TikTok belum didukung oleh bukti publik yang konkret".
Namun, masa depan dari setiap litigasi sulit untuk diprediksi, terutama untuk jenis kasus seperti ini.
Baca Juga: Bahaya Tren TikTok: Bagaimana Chip Pedas Membawa Kematian pada Remaja 14 Tahun
Dan dari sudut pandang hukum, para ahli hukum mengatakan sulit untuk mengutip motivasi politik, meskipun mereka terdokumentasi dengan baik, sebagai dasar untuk membatalkan suatu undang-undang.
Pertempuran ini juga bisa berlanjut untuk beberapa waktu, dengan potensi banding yang bisa sampai ke Mahkamah Agung, yang kemungkinan akan menegakkan undang-undang karena komposisi saat ini, kata Gus Hurwitz, seorang sesepuh di Sekolah Hukum Carey Universitas Pennsylvania.
BAGAIMANA PEMERINTAH AKAN MENANGGAPI TANTANGAN?
Tantangan hukum TikTok tidak akan berjalan tanpa perlawanan. Pemerintah kemungkinan akan merespons dengan klaim keamanan nasional, yang sudah disebutkan secara mencolok ketika undang-undang tersebut bergerak melalui Kongres.
