Undang-undang tahun 2012 melarang anggota parlemen menggunakan informasi dari pekerjaan mereka di Kongres untuk keuntungan pribadi. Undang-undang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan transaksi saham sendiri atau anggota keluarga dalam waktu 45 hari.
Senior House Demokrat belum mengizinkan pemungutan suara pada undang-undang yang membatasi anggota Kongres dan pejabat pemerintah lainnya dari perdagangan saham.
Undang-undang tersebut diperkenalkan sebagai respons atas tuduhan beberapa anggota parlemen telah mengambil keuntungan dari posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
Pada awalnya Pelosi menyuarakan skeptisisme terhadap perubahan undang-undang saat ini, tetapi kemudian mengizinkan undang-undang untuk maju ke pertimbangan majelis.
Pada bulan Juli, Paul Pelosi menjual saham Nvidia beberapa hari sebelum DPR menyetujui undang-undang yang memberikan subsidi dan kredit pajak senilai lebih dari $70 miliar atau sekitar Rp1 kuadriliun untuk meningkatkan industri semikonduktor AS.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo: Tidak Ada Negara Lain yang Sedetail Indonesia Soal Menangani Inflasi
Pada bulan lalu, anggota parlemen kongres memperdagangkan saham, opsi, cryptocurrency, dan aset lainnya senilai $290 juta atau sekitar Rp4,4 triliun, rata-rata mereka mengungguli pasar, menurut analisis dari Unusual Whales, sebuah layanan yang menjual data keuangan.***