Network
"Karena ini menyangkut persoalan lokal atau di daerah, yaitu antara pengusaha dan pekerja," katanya.
Baca Juga: Iklan BTS Bocor, Pemilik Merek Sempat Peringatkan dengan Langkah Hukum
Dalam kondisi saat ini, imbuhnya, kondisi perusahaan di hadapankan pada persoalan sulit. Para pekerja pun sama dan jauh lebih sulit lagi.
"Perhatian pemerintah sampai saat ini belum menyentuh kepada buruh. Pemerintah lebih memikirkan rancangan peraturan omnibus law, sebenarnya tidak ada artinya dengam kondisi dan situasi yang dirasakan para buruh," katanya.
Dalam kondisi saat ini, ia pun melihat kondisi ekonomi perusahaan semakin parah, begitu juga yang dialami para buruh semakin merana nasib ekonominya.
Baca Juga: Peninsula Sukses Menjadi Box Office, Raih 1 Juta Penonton Hanya dalam 4 Hari
Lebih lanjut Uben Yunara menyikapi dengan adanya rencana pengesahan peraturan omnibus law.
Dengan adanya rencana itu, katanya, para aktivis buruh berpikir apakah ini sebuah hukuman atau teguran. Pasalnya, para buruh tidak masuk atau ikut dalam politik praktis.
"Kalaupun ikut, para aktivis buruh itu ada di Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan partai lainnya. Akibatnya, kekuatan buruh tercerai berai. Yang seharusnya, misalnya dapat satu kursi di daerah pemilihan, akhirnya tidak dapat sama sekali," sebutnya.
Baca Juga: Ribuan Tikus di Desa Padamukti Dibantai, Pantas Selama Ini Tanaman Padi Sering Rusak
