Network
ZONA PRIANGAN - Dalam upaya meningkatkan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) masyarakat pedesaan di era new normal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, kini mencoba untuk mengembangkan digitalisasi UKM berbasis pedesaan.
Program tersebut dimaksudkan agar perekonomian masyarakat di pedesaan ke depannya dapat kembali menggeliat, walaupun di masa pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Sumedang Endah Kusyaman, melalui Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nurhayat, usai kegiatan sosialisasi Program Digitalisasi UKM Berbasis Pedesaan, di Aula Rapat DPMD Sumedang, Jumat 7 Agustus 2020.
Baca Juga: Investasi yang Menguntungkan, Harga Emas Naik Lagi
Menurut Nurhayat, model keberlanjutan UKM pada era new normal ini, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mensiasati usaha masyarakat desa di tengah pandemi.
"Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, segala aktivitas masyarakat kan harus mengikuti protokol kesehatan. Begitu pun dengan aktivitas ekonominya," kata Nurhayat.
Namun dengan diluncurkannya sistem UKM berbasis aplikasi ini, masyarakat akan bisa tetap mengembangkan usahanya tanpa harus banyak bersentuhan langsung atau kontak erat.
Baca Juga: Pemirsa Bisa Adu Akting dengan Pemain Sinetron Samudra Cinta
Sebagai langkah awal, lanjut Nurhayat, model usaha baru berkelanjutan ini, akan diuji coba dulu di tiga desa yang memiliki kategori berbeda.
Ketiga desa yang bakal dijadikan pilot project program digitalisasi UKM berbasis pedesaan ini, masing-masing Desa Ujungjaya (kategori desa industri), Desa Sukaratu (kategori desa wisata), dan Desa Citali (kategori desa transisi).
"Tiga desa ini nantinya akan dijadikan model digitalisasi usaha dalam bentuk marketplace, yang pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes," ujar Nurhayat.
antarBaca Juga: Sekolah Libur Panjang, Pelaku Usaha Jasa Antar Jemput Siswa Kini Menderita
Jika program ini sudah berjalan, maka aktivitas ekomomi masyarakat di pedesaan akan dilakukan secara online.
Dalam kata lain, berbagai aktivitas jual beli ataupun layanan jasa masyarakat di desa bersangkutan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan.
Jadi nantinya, segala transaksi UKM di ketiga desa ini akan dilakukan secara online melalui aplikasi yang dikelola BUMDes.
Baca Juga: Rapid Test Dihentikan, Cirebon Targetkan 22 Ribu Swab Test
Dan layanan ini bukan hanya berlaku untuk transaksi jual beli saja, bisa juga dipergunakan untuk transaksi jasa, misalnya apabila warga perlu tukang bangunan, bisa mencari lewat aplikasi itu,," ujarnya.
Dengan seperti itu, UKM masyarakat bisa maju, dan BUMDes-nya juga bisa terus berkembang.
Sebagai persiapan, lanjut Nurhayat, ketiga desa yang bakal dijadikan role model itu kini harus mulai melakukan pendataan berbagai UKM dan layanan jasa yang ada di wilayah desanya.
Baca Juga: Dana Aspirasi PISEW Desa Cantigi Kulon Dipakai Ngecor Jalan
Hasil pendataan tersebut, nantinya akan dimasukan semua ke dalam daftar menu aplikasi digital marketplace.
"Dalam kondisi pandemi seperti ini, kebutuhan hidup tentu tidak akan berhenti. Jadi mudah-mudahan program ini dapat menjadi solusi untuk mensejahterakan masyarakat," tutur Nurhayat.
Karena bagaimanapun juga, rencana digitalisasi UKM berbasis pedesaan ini bertujuan untuk menampung para pelaku usaha di pedesaan agar bisa tetap mengembangkan usahanya di masa pandemi.
Baca Juga: APBN Gelontorkan Rp 2,6 Triliun untuk Pengembangan Pesantren
Bahkan bila program ini berhasil, tidak menutup kemungkinan nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru di wilayah desa bersangkutan.
Ditambahkan Nurhayat, kegiatan ini dalam pelaksanannya akan didukung juga oleh Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Ketenagakerjaan, Institut Teknologi Bandung, PT. Telkom, Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia (APWI).
"Program ini ditargetkan sudah bisa diuji coba pada bulan November 2020 mendatang," ujarnya.***
