ZONA PRIANGAN - Ketegangan di Laut Natuna Utara (LNU) yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan China berdampak juga pada Indonesia.
Selama ini China mengklaim Laut Natuna Utara, dan menimbulkan konflik dengan negara ASEAN. AS kemudian mengkampanyekan kebebasan berlayar.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia pun terus memantau pergerakan armada AS dan kapal-kapal China di Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Lima Merchant ShopeePay Terbaru Minggu ini Siap Dukung Hobi Kamu
Baca Juga: Driver Ojol Grab Ini Hatinya Tidak Tenang setelah Menemukan Dompet Berisi Uang dan Kartu Berharga
Namun, bukan hanya AS dan China saja, gesekan di Laut Natuna Utara bisa menimbulkan konflik sesama anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Vietnam.
Pasalnya, sampai saat ini Indonesia dan Vietnam belum menyelesaikan perjanjian di Laut Natuna Utara, sehingga hal itu yang menjadi gesekan.
Kabar kondisi Laut Natuna Utara itu disampaikan oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia.
Baca Juga: Bukan Sekali Nelayan Indonesia Temukan Pesawat Rahasia Cina yang Beroperasi di Bawah Laut
Aan menyampaikan kondisi Laut Natuna Utara dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa, 2 Februari 2021, di Gedung Parlemen.
Sebagaimana diberikatan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Kabarkan Situasi Laut Natuna Utara Terkini, Bakamla: China Dipersenjatai, Kekuatan Besar AS Sudah Hadir".
Sebelumnya, pada 2020, Bakamla menyampaikan telah berhasil menjalankan sejumlah program.
Baca Juga: Pesawat Bawah Laut Cina Ditemukan Nelayan, Lakukan Operasi Rahasia di Perairan Indonesia
Sedikit di antaranya membentuk relawan penjaga laut, membentuk Indonesia Maritime Information Center.
Kemudian menangkap kapal asing Vietnam, menangkap pengambil BBM ilegal, dan mengusir China coast guard.
Namun, diakuinya, tantangan di perbatasan Laut Natuna Utara pada 2021 akan berlangsung dinamis.
Baca Juga: Prediksi Profesor Avi Loeb: Sebentar Lagi Pesawat Alien Bisa Dilihat Setiap Bulan
“Dengan belum selesainya perjanjian batas dengan Vietnam. Menciptakan grey area, atau overlapping claim dengan negara tetangga tersebut,” katanya.
Aa pun menyampaikan potensi gangguan terhadap keamanan di perbatasan.
Di antaranya terdapat perkembangan lingkungan strategis, dengan asertifnya negara besar pengguna laut.
Baca Juga: 11 Tentara Angkatan Darat Tumbang Setelah Minum Minyak Rem
“Di mana ada risiko peningkatan eksalasi, dan spillover conflict, seperti diketahui bahwa belum lama parlemen China mengizinkan coast guard menggunakan senjata di daerah-daerah klaim,” ucapnya.
Mengenai Bakamla hingga yang baru-baru ini saja dipersenjatai seperti yang China lakukan lebih dulu, pihaknya telah mengadu ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Ini sudah secara formal disampaikan. Kami juga sudah berkoordinasi menanyakan ke Bu Menlu terkait hal ini,” katanya, sebagaimana Pikiran Rakyat pantau melalui saluran YouTube DPR RI.
Baca Juga: Mbak You Sempat Melihat Kanjeng Roro Kidul, Wajahnya Sangat Cantik
Bakamla saja baru disetujui beli senjata Agustus (2020). Sementara kekuatan besar di Amerika (Serikat) sudah hadir di Laut China Selatan
Di sisi lain, sejak awal 2021, telah ditemukan sea glider alias rudal tanpa awak di Kepualauan Selayar, Sulawesi Selatan, sampai kegiatan-kegiatan ilegal di Alur Laut Kepulauan Indonesia–I (ALKI-I).
Seperti pengusiran super tanker pengangkut BBM hingga penangkap ikan ilegal milik Vietnam.
Baca Juga: Warga Bandung Khawatirkan Sesar Lembang, Padahal Ada 13 Gunung Berpotensi Timbulkan Gempa
Baca Juga: Kucing Bisa Mengalami Stres, Ini Ada 7 Tanda-tandanya yang Perlu Diketahui
“Lalu lintas kegiatan survei bawah laut, dan kegiatan ilegal di ALKI, yang perlu jadi perhatian pemerintah Indonesia secara serius. Kami kemarin menangkap dua supertanker di dekat ALKI itu, tapi ini sudah dekat kepulauan,” katanya.***(Gita Pratiwi/Pikiran-Rakyat.com)