Para pendukungnya mengatakan bahwa perlakuan China terhadap Uyghur telah menghasilkan pengurangan jangka panjang dari populasi mereka dengan membatasi kelahiran.
Pengadilan, yang tidak memiliki otoritas penegakan hukum, dibentuk tahun lalu untuk menyelidiki peran Beijing dalam krisis tersebut.
China menolak temuan laporan itu, dengan mengatakan bahwa pengadilan itu bermotivasi politik untuk mendiskreditkan negara dan mengotori catatan hak asasi manusianya. Ini adalah rekor China tentang isu-isu seperti ini yang memicu boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing oleh Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu.
Baca Juga: Brownies Seberat 385,55 Kilogram Dibuat dengan Kandungan Ganja Diklaim Terbesar di Dunia
Pengadilan ini terdiri dari pengacara, akademisi, dan anggota komunitas bisnis, dan didirikan pada tahun 2020 oleh pengacara Inggris dan pengacara hak asasi manusia internasional Geoffrey Nice. Dia termasuk di antara beberapa orang Inggris yang dikenai sanksi oleh pemerintah China atas aktivisme yang terkait dengan dugaan pelanggaran di Xinjiang.
Baik Amerika Serikat dan Amnesty International juga telah menyatakan perlakuan China terhadap Uyghur sebagai genosida.***