Network
ZONA PRIANGAN - Di beberapa daerah, masyarakat masih permisif jika terjadi perkawinan di usia muda.
Termasuk di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, angka kawin muda boleh dibilang masih tinggi.
Banyak warga Situbondo yang melakukan pernikahan saat usianya masih di bawah 20 tahun.
Baca Juga: Ledakan di Malam Hari, Satu Orang Meningal dan Tiga Lainnya Luka Berat
Masih tingginya kawin muda di Situbondo diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Teguh Santoso, Rabu 2 September 2020.
"Jumlah menikah muda di Situbondo masih 21.71 persen. Mestinya bisa diturunkan lagi," kata Teguh yang dikutip zonapriangan.com dari laman RRI.co.id.
Menurut Teguh, tingginya angka usia kawin muda atau di bawah 20 tahun, dipengaruhi oleh dua hal.
Baca Juga: Setelah Novel Baswedan, Kini Empat Anaknya Positif Terpapar Covid-19
Pertama rendahnya pendidikan. Karena tidak melanjutkan pendidikan, mereka jadi memilih kawin muda.
Faktor kedua, yakni kultur masyarakat. Menikah muda masih diangap hal yang wajar.
Kedua aspek itu sangat mempengaruhi angka kawin muda di Situbondo. Padahal, banyak risiko yang dihadapi jika melakukan pernikahan di usia muda.
Baca Juga: Luar Biasa, Seekor Domba Terjual dengan Harga Rp 7 Miliar Lebih
Untuk mengubah pernikahan muda, lanjut Teguh, memang perlu proses. Harus ada pendekatan-pendekatan terhadap tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Teguh mengapresiasi komitmen Pemkab Situbondo dalam menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.
Wajar jika kemudian Situbondo memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.
Baca Juga: Kampung Kopi Banaran, Sensasi Minum Kopi di Alam Pegunungan
"Situbondo sudah dua kali dapat penghargaan ini, karena Bupati terus menjaga komitmennya sehingga pelaksanaan program KB di Situbondo kinerjanya bagus," katanya.
Yang harus dipertahankan setelah mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana, yaitu komitmen bupati dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh migrasi dan kelahiran.***
